Nafi’atul Ummah
Kader Muda Nahdlatul Ulama (NU) dan Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
Pesantren, dalam memori kolektif masyarakat Indonesia, menduduki posisi luhur sebagai oase spiritual, ruang suci tempat moralitas ditempa, dan benteng terakhir dari dekadensi moral. Orang tua mengirimkan anak-anak mereka dengan keyakinan mutlak bahwa di bawah asuhan para kiai dan guru, anak-anak berada di tempat paling aman.
Namun, rentetan tragedi kemanusiaan yang belakangan ini terbongkar seolah menampar wajah kita semua. Ruang yang disakralkan justru bermutasi menjadi wilayah perburuan dingin bagi para predator seksual berseragam agama. Publik disuguhi trilogi horor kekerasan seksual yang terjadi hampir bersamaan: dugaan pelecehan massal santri laki-laki di bawah umur di Ciawi (Bogor), manipulasi santriwati di Tahunan (Jepara), dan keterlibatan puncak otoritas pondok pesantren di Trangkil (Pati).
Rentetan kasus ini bukanlah kebetulan sporadis, melainkan sebuah pola seragam yang membongkar cacat sistemik. Doktrin kesucian institusi dan sakralisasi figur otoritas telah kebablasan, disalahgunakan menjadi tameng impunitas yang membungkam suara korban hingga berkarat di dalam dada.
Jubah Suci Sang Predator: Anatomi Spiritual Abuse
Untuk memahami mengapa kekerasan seksual di pesantren begitu awet dan rapi tersembunyi, kita harus membedah kultur relasi kuasa tradisionalnya. Dalam ekosistem pesantren, hubungan antara kiai, guru, dan santri tidak pernah bersifat transaksional-akademis belaka seperti hubungan guru dan murid di sekolah umum. Ia adalah relasi spiritual yang mengikat jiwa, dunia hingga akhirat. Guru diletakkan sebagai sumber ilmu, sekaligus perantara tunggal bagi mengalirnya keberkahan hidup (barakah).
Sejak hari pertama menginjakkan kaki di pesantren, santri dididik dengan doktrin ketaatan mutlak yang termanifestasi dalam kredo sami'na wa atho'na (kami mendengar dan kami taat).
Ketaatan yang sejatinya ditujukan untuk penempaan akhlak, dipelintir menjadi alat penundukan. Cara kerja manipulasi ini dapat dibaca secara terang benderang melalui pisau analisis Michel Foucault dalam bukunya Power/Knowledge (1980). Foucault menjabarkan bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja lewat kekerasan fisik yang represif, melainkan menyusup dan mengontrol tubuh melalui “the production, accumulation, circulation and functioning of a discourse” (produksi dan sirkulasi wacana).
Dalam konteks ini, kredo dan teks-teks keagamaan diadopsi oleh pelaku sebagai wacana kebenaran mutlak yang tidak boleh dibantah. Ketika dogma su’ul adab dan kualat disirkulasikan secara masif, pelaku berhasil menciptakan hegemoni kuasa yang sempurna.
Di celah teologis inilah para predator domestik melancarkan aksinya dengan sangat kalkulatif. Mereka tidak memulai kejahatan dengan kekerasan fisik yang kasar atau paksaan yang mengundang teriakan. Mereka menggunakan jubah suci otoritas mereka untuk melakukan apa yang disebut sebagai spiritual abuse (kekerasan spiritual) yang berkelindan dengan grooming psikologis yang rapi.
Kasus di Tahunan, Jepara, adalah contoh yang sangat telanjang dan menjijikkan mengenai bagaimana manipulasi kredo ini bekerja. Pelaku mengeksploitasi kepolosan, kesalehan, dan kepatuhan santriwati dengan melakukan prosesi nikah siri fiktif sepihak di sebuah gudang usaha milik pondok. Dengan modal selembar uang Rp 100.000 dan klaim sepihak bahwa mereka telah sah sebagai suami-istri di mata Tuhan, pelaku berhasil melumpuhkan daya kritis korban. Di bawah tekanan kredo spiritual, korban diposisikan bersalah, berdosa, dan durhaka jika menolak melayani nafsu bejat sang tokoh agama. Teks agama dipelintir sedemikian rupa untuk menjustifikasi pemerkosaan atas nama kepatuhan ilahi.
Kelumpuhan Konsen (Paralysis of Consent)