Oleh: Faqih Alwy, M.Kesos (Peneliti Inisiasi Demokrasi dan Inklusif Indonesia/INDIE, Magister Kesejahteraan Sosial UI)
Ketegangan yang kian mendidih antara poros Amerika Serikat-Israel dengan Iran tidak boleh hanya dibaca sebagai perseteruan geopolitik klasik atau sentimen sektarian. Jika kita membedah anatominya lebih dalam, konflik ini adalah kelanjutan dari proyek besar globalisasi yang dipaksakan. Perang fisik yang kita saksikan hari ini sejatinya adalah instrumen terakhir untuk menghancurkan benteng-benteng kedaulatan ekonomi yang belum mampu dibongkar melalui mekanisme halus seperti deregulasi, privatisasi, dan reformasi "pasar bebas". Dalam lensa kesejahteraan sosial, fenomena ini merupakan bentuk rekayasa yang sistematis, di mana struktur sosial sebuah bangsa dihancurkan demi integrasi paksa ke dalam sistem ekonomi global yang eksploitatif.
Perang sebagai Instrumen Deregulasi
Apa yang terjadi pada Iran (dan sebelumnya Venezuela) mengingatkan kita pada pola historis yang mapan. Pada tahun 1844, menyusul Perang Candu, Misi Cushing Amerika Serikat ke China mengirimkan pesan yang mengerikan sekaligus lugas kepada Kekaisaran China: penolakan untuk memenuhi tuntutan perdagangan Amerika akan dianggap sebagai "undangan untuk perang." Logika abad ke-19 ini rupanya masih bernafas di abad ke-21. Ketika sebuah negara menolak tunduk pada konsensus ekonomi neoliberal, mesin perang menjadi alat "koreksi". Mengutip pandangan David Harvey (2003), upaya AS ini sebagai gaya imperialisme baru melalui akumulasi perampasan. Kapitalisme berkembang bukan hanya dengan memproduksi kekayaan baru, tetapi juga dengan merampas sumber daya, hak, atau aset dari pihak lain yang sering kali melalui paksaan, privatisasi, atau eksploitasi. Bukannya menciptakan nilai dengan memperluas produksi, kapitalisme mengambil nilai dengan cara merampas apa yang sudah dimiliki orang lain.
Perang fisik berfungsi menghancurkan infrastruktur dan tatanan sosial yang masih bertahan dari serangan ekonomi, memaksa negara tersebut untuk akhirnya bertekuk lutut pada integrasi global yang timpang. Michel Chossudovsky dalam The Globalization of Poverty mengingatkan bahwa intervensi militer sering kali merupakan tahap akhir dari "penyesuaian struktural". Perang bukan sekadar adu senjata, melainkan alat untuk menciptakan kemiskinan massal yang mematikan fungsi social safety net negara tersebut, sehingga masyarakatnya menjadi sangat bergantung pada bantuan internasional yang syaratnya ditentukan oleh sang pemenang.
Exorbitant Privilege dan Candu Dolar
Satu hal yang tidak berubah adalah bagaimana AS memanen keuntungan dari instabilitas global. Sejak Perang Dunia I hingga era pasca Bretton Woods, arsitektur keuangan dunia dirancang untuk memenangkan Washington melalui fenomena Exorbitant Privilege (Hak Istimewa). Singkatnya, pasca Bretton Woods, Dolar tidak lagi terikat emas sehingga AS bisa mencetak uang lebih bebas untuk mendanai defisit anggaran (termasuk biaya perang) tanpa risiko kebangkrutan konvensional. Dunia secara tidak langsung "mensubsidi" agresi AS dengan tetap menggunakan Dolar sebagai mata uang cadangan utama.
Namun, dalam konteks konflik Iran saat ini, terdapat dinamika baru yang membedakan situasi sekarang dengan masa lampau. Eskalasi di Timur Tengah hampir dipastikan akan memicu lonjakan harga minyak dunia. Sebagai salah satu produsen minyak dan gas terbesar di dunia saat ini, AS berpotensi meraup keuntungan finansial masif dari kenaikan harga energi tersebut. Setiap barel minyak yang harganya melambung akibat ancaman perang terhadap Iran adalah suntikan keuntungan bagi industri energi domestik Amerika, namun tidak untuk rakyat AS!
Washington bukan lagi pemain tunggal yang memegang kendali penuh ekonomi dunia, mengingat saat ini muncul pesaing-pesaing energi global seperti Rusia, Norwegia, dan Kanada yang juga berpotensi diuntungkan dari situasi tersebut sebagai penyuplai minyak dunia. Keberadaan para pesaing ini menandakan bahwa dominasi AS tidak lagi berjalan di ruang hampa, ada kekuatan lain yang siap mengambil celah dari setiap langkah salah yang diambil Washington. Namun, kita harus menerima kenyataan bahwa Dolar terbukti masih menjadi candu, dimana Dolar masih dominan dipilih sebagai aset safe haven. Dolar menguat signifikan saat perang Iran, dan karena itu masih tetap menjadi yang diuntungkan. Terlihat bagaimana penguatan Dolar juga menekan Rupiah hingga menembus level Rp. 17.000 selama perang Iran.
Keretakan Barat dan Blunder Israel
Terdapat perbedaan fundamental antara era kolonialisme lama dengan stiuasi hari ini. Dahulu, badan keamanan dan aliansi militer Barat (NATO) bergerak selaras dengan birokrasi sipil internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO dalam satu komitmen ideologis yaitu Tatanan Dunia Baru (New World Order). Namun hari ini, konsensus tersebut retak. Serangan AS terhadap Iran justru menemui jalan buntu dalam hal dukungan sekutu. Banyak negara NATO yang kini menolak meminjamkan wilayahnya untuk mobilisasi tentara AS. Ketidakmampuan Donald Trump untuk menyatukan sekutu dalam agresi militer ini menjadi indikasi kuat bahwa hegemoni AS tidak lagi absolut.
Secara teoretis, ini menunjukkan kegagalan tata kelola global yang selama ini dipaksakan. Barat tampaknya menyadari bahwa aliansi militer-ekonomi ini tidak membawa kesejahteraan bersama, di mana sebagian besar mereka memiliki pengalaman perang di masa lalu. Perang yang terjadi hanya memperlebar jurang ketimpangan antara developed country dengan developing country. Negara anggota NATO seperti Inggris, Perancis dan Spanyol tampaknya memilih untuk tidak menjadi pion dalam papan catur Donald Trump untuk terseret lebih jauh dalam konflik melawan Iran. Pertimbangan ekonomi tampaknya menjadi salah satu aspek penting yang dipikirkan ketimbang terjebak pada strategi AS.
Eskalasi ini mencapai titik nadir ketika agresi Israel yang mendukung AS mulai serampangan. Serangan yang menewaskan tiga personel TNI dalam misi perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon yang telah dikonfirmasi oleh PBB, merupakan blunder yang fatal. Insiden ini merupakan serangan terhadap kedaulatan dan komitmen kemanusiaan negara. Serangan terhadap UNIFIL menghancurkan fondasi Human Security yang selama ini diperjuangkan untuk menciptakan keamanan personal dan melindungi kelangsungan hidup manusia dari ancaman dan bahaya. Tumpahnya darah prajurit Indonesia di bawah bendera PBB, semakin mengikis simpati dan dukungan internasional, yang memperjelas AS-Israel tidak lagi mempedulikan norma hukum internasional dan keselamatan aktor-aktor perdamaian global terutama Indonesia, dalam perang melawan Iran.