Syarat penting dari kesejahteraan di Jalur Gaza adalah stabilitas keamanan. Benar apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto bahwa keamanan Israel harus dijamin, jangan sampai diserang terlebih dahulu oleh Hamas atau Jihad Islami. Seperti pada tahun 2012 dan 2023 lalu.
Israel pasti akan membalas, dan PM Israel Benjamin Netanyahu akan memanfaatkan serangan Hamas dan Jihad Islami untuk menutupi skandal korupsinya, dengan memberlakukan kondisi darurat perang.
Pertemuan PM Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden AS Donald Trump pada Kamis 12 Februari 2026 lalu ternyata hanya upaya untuk mendesak Presiden Israel Isaac Herzog agar berkenan memberikan amnesti. Padahal kewenangan konstitusional Presiden Israel hanya memberi amnesti kepada terdakwa yang telah divonis pengadilan, bukan tersangka yang masih menjalani proses hukum.
Jika tidak terjadi peperangan, Israel akan menggelar pemilu yang memungkinkan Benjamin Netanyahu tidak lagi menjabat sebagai kepala pemerintahan. Pengadilan Israel akan dengan mudah memproses kasus-kasus korupsi Benjamin Netanyahu.
Saat aliansi Naftali Bennet menguasai Knesset Parlemen Israel menyingkirkan Benjamin Netanyahu, walau kurang dari 1 (satu) tahun, mampu menyelesaikan perang dengan Hamas pada tahun 2021, dan sayangnya, terjadi goncangan politik sehingga Benjamin Netanyahu kembali menguasai Knesset bersama kaum apokalistik yang mempropagandakan khayalan-khayalan Akhir Zaman.
Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 oleh Israel menewaskan 1.200 jiwa dan menculik ratusan warga Israel untuk dibawa ke Jalur Gaza Palestina, dibalas oleh Israel dengan serangan yang sangat keji mengakibatkan 71.000 jiwa dari penduduk Jalur Gaza Palestina kehilangan nyawa.
Dari kenyataan ini, kita sangat merasakan perlunya stabilitas keamanan sebagai penjamin kesejahteraan dan kehidupan yang lebih maju bagi Rakyat Palestina. Stabilitas keamanan menjadi jaminan bagi terwujudnya stabilitas politik, sehingga Jalur Gaza Palestina kembali aman dari berbagai tindak kriminal tidak hanya serangan Israel, akan tetapi juga dari sindikat-sindikat narkotika dan human trafficking, yang mengancam negara-negara sekitarnya.
Posisi Indonesia sebagai Deputy Commander of International Stabilization Force dalam Board of Peace yang diminta oleh Amerika Serikat, merupakan kesempatan besar bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk berperan dalam diplomasi militer Indonesia mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial, sesuai amanat konstitusi.
Panggung sudah terbuka lebar. Posisi strategis Indonesia tersebut adalah keberhasilan multi-diplomasi Presiden Prabowo Subianto menggabungkan diplomasi politik, diplomasi ekonomi, diplomasi militer dan diplomasi intelijen. Selamat Bertugas !