Oleh: AM Hendropriyono
Kepala Badan Intelijen Negara (2001–2004)
Pendahuluan: Solidaritas yang Tak Pernah Padam
Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia menempatkan perjuangan rakyat Palestina sebagai bagian tak terpisahkan dari politik luar negeri bebas aktif yang berlandaskan keadilan dan anti-kolonialisme. Bung Karno pada tahun 1945 sudah menyatakan bahwa “selama bangsa Palestina belum merdeka, Indonesia juga belum sepenuhnya merdeka.”
Kalimat ini bukan retorika kosong. Ia menjadi fondasi moral seluruh presiden Indonesia setelahnya — mulai dari Soekarno, Soeharto, hingga kini Prabowo Subianto — dalam menjaga konsistensi sikap Indonesia terhadap Palestina. Tidak banyak negara di dunia yang memiliki rekam jejak konsisten selama lebih dari tujuh dekade terhadap satu isu kemanusiaan internasional.
Era Sukarno: Pengakuan Pertama dan Konferensi Asia–Afrika
Pada 1947, Indonesia termasuk negara pertama di Asia yang menolak rencana pembagian Palestina oleh PBB (Resolusi 181). Bung Karno memandang hal itu sebagai bentuk kolonialisme baru atas tanah Arab.
Dalam Konferensi Asia–Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955, Presiden Sukarno menegaskan bahwa Palestina adalah bagian dari perjuangan dekolonisasi global. Delegasi Mesir dan Yordania kala itu mengakui dukungan moral dan diplomatik Indonesia sebagai 'api semangat bangsa-bangsa tertindas.'
Pada tahun 1950-an, pemerintah Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel, bahkan menolak partisipasi Israel dalam berbagai forum internasional yang dihadiri Indonesia — termasuk GANEFO (Games of the New Emerging Forces).
Bung Karno juga menyatakan bahwa “tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina merdeka.” Prinsip ini terus dijaga hingga kini.
Era Soeharto: Diplomasi dan Konsolidasi Dunia Islam
Pada masa Presiden Soeharto, Indonesia mengambil peran penting dalam organisasi dunia Islam. Tahun 1969, Indonesia menjadi anggota pendiri Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan aktif mendorong pengakuan internasional atas Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai wakil sah rakyat Palestina.