Oleh: AM Hendropriyono
Guru Besar Filsafat Intelijen Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)
Pendahuluan
Pada 24 September 2025, demonstrasi massa yang menuntut status negara-bagian (statehood) dan perlindungan konstitusional lebih kuat atas Ladakh berubah menjadi bentrokan antara pengunjuk rasa dan kepolisian di Leh. Dalam bentrokan tersebut, setidaknya empat orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Para demonstran melempari batu, membakar fasilitas publik, termasuk kantor partai BJP di Leh, dan kendaraan-kendaraan polisi.
Pihak kepolisian menyatakan bahwa tindakan keras (tembakan) dilakukan sebagai upaya “pembelaan diri” terhadap kerusuhan yang dikendalikan oleh “massa tak terkendali.”
Wilayah Ladakh, di utara India, merupakan kawasan strategis di perbatasan Himalaya yang telah lama menjadi titik sengketa antara India dan Tiongkok. Ketegangan militer kerap terjadi di sana, termasuk bentrokan perbatasan pada tahun 2020 yang menewaskan puluhan prajurit dari kedua belah pihak.
Namun, di balik ketegangan fisik tersebut, kini muncul pula ancaman perang non-militer — khususnya melalui operasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing yang mencoba memengaruhi opini publik dan menumbuhkan sentimen anti-pemerintah.
Salah satu lembaga yang disorot oleh otoritas India adalah International Republican Institute (IRI), LSM asal Amerika Serikat yang berafiliasi dengan jaringan National Endowment for Democracy (NED).
Upaya IRI di Ladakh
Dalam catatan lembaga keamanan India, aktivitas IRI dan beberapa mitra lokalnya mulai meningkat di wilayah Ladakh pada tahun 2022–2023.
Mereka membawa agenda bertema “demokratisasi masyarakat perbatasan” dan “penguatan partisipasi sipil”, namun di lapangan kegiatan itu terindikasi mengarah pada: