Mereka menyoroti komitmen Trump untuk menolak aneksasi dan pengusiran paksa serta tidak mengizinkan aneksasi Tepi Barat.
Baca Juga: Menlu Iran Kecam Ancaman Ekonomi AS: Kebijakan Gagal Hanya Picu Kekalahan
Dorong Sanksi terhadap Pendukung Permukiman
Indonesia dan tujuh negara lainnya turut menyerukan adanya pertanggungjawaban terhadap pihak yang terlibat dalam aktivitas permukiman ilegal.
Mereka mendukung langkah-langkah internasional, termasuk sanksi terhadap entitas dan individu yang bertanggung jawab atas kegiatan permukiman, termasuk rencana E1.
Sanksi juga didorong terhadap pihak-pihak yang mendukung, memfasilitasi, atau menjalankan kebijakan perluasan permukiman dan aneksasi.
Para menteri menyerukan agar seluruh bentuk dukungan maupun pembiayaan yang berkontribusi terhadap pendirian, perluasan, atau pengukuhan permukiman ilegal dihentikan.
“Kurangnya pertanggungjawaban berkontribusi terhadap kelanjutan pelanggaran dan semakin merusak prospek perdamaian yang adil dan komprehensif,” kata mereka.
Baca Juga: Kolonel Tengku Sony Sebagai Komandan Upacara HUT RI ke 81 Tahun 2025 di Qatar
Serukan Dewan Keamanan PBB Bertindak
Kedelapan negara mendesak Israel segera menghentikan rencana pembangunan permukiman E1 dan membatalkan seluruh langkah yang telah diambil terkait proyek tersebut.
Mereka juga menyerukan penghentian seluruh aktivitas permukiman serta tindakan lain yang bertujuan mengubah karakter geografis dan demografis Wilayah Pendudukan Palestina.
Para menteri meminta Dewan Keamanan PBB, seluruh negara, dan aktor internasional terkait menjalankan tanggung jawab berdasarkan hukum internasional untuk mengambil langkah mendesak dan efektif menghentikan perluasan permukiman.
Mereka juga menyerukan perlindungan terhadap rakyat Palestina serta penghormatan terhadap hak mereka, termasuk hak menentukan nasib sendiri dan hak mendirikan negara Palestina yang merdeka.