SENAYANPOST - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal mempertanyakan keputusan Pemerintah Indonesia yang tidak mengirim delegasi resmi untuk menghadiri pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Iran.
Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap komitmen Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
Dalam pernyataannya, Dino mengaku heran karena, berdasarkan informasi yang ia terima, Iran telah berupaya mengundang pemerintah Indonesia secara resmi, namun undangan tersebut tidak mendapat tanggapan.
"Dengan hormat, saya sungguh heran kenapa Pemerintah Indonesia tidak memenuhi undangan Iran untuk mengirim delegasi resmi ke pemakaman almarhum Ayatollah Khamenei yang terbunuh dalam serangan militer ilegal," ujar Dino tulisnya pada 6 Juli 2026, dikutip SenayanPost.com dari akun X @dinopattidjalal.
Baca Juga: Iran Bersiap Gelar Pemakaman Ayatollah Khamenei, Pengamanan Diperketat
Ia mengatakan, pada akhirnya hanya Duta Besar RI untuk Iran yang menghadiri prosesi pemakaman.
Menurut Dino, hal itu dipandang oleh pihak Iran sebagai bentuk minimnya perhatian Indonesia terhadap undangan tersebut.
"Yang saya dengar, berbagai upaya gigih Iran untuk mengundang Pemerintah Indonesia tidak mendapat tanggapan. Akhirnya, yang hadir hanya Dubes RI di Teheran, yang dianggap oleh Teheran sebagai sikap menyepelekan undangan ini, bahkan dianggap sebagai tamparan," katanya.
Dino membandingkan sikap Indonesia dengan sejumlah negara lain seperti Arab Saudi, Qatar, Turki, Oman, Kazakhstan, Mesir, Pakistan, Rusia, Tiongkok, India, Malaysia, dan Bangladesh yang mengirim delegasi resmi, sebagian bahkan di tingkat menteri maupun kepala negara.
Menurutnya, Indonesia justru menjadi satu-satunya negara berpenduduk mayoritas Muslim yang tidak mengirim delegasi resmi.
"Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia satu-satunya yang absen mengirim delegasi. Bahkan Malaysia nampak lebih bebas aktif dari Indonesia," ujarnya.
Dino kemudian mempertanyakan apakah absennya delegasi tersebut mencerminkan mulai memudarnya prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia atau justru merupakan persoalan dalam pengambilan keputusan diplomatik.
"Apakah ini berarti politik luar negeri 'bebas aktif' kita mulai luntur karena Indonesia takut atau sungkan terhadap Amerika? Has 'fear' become a factor in Indonesian foreign policy?" katanya.