SENAYANPOST - Kementerian Luar Negeri Iran kecam keras pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan pejabat lainnya terkait urusan dalam negeri Teheran.
Diketahui, belum lama ini terjadi demonstrasi di berbagai kota di Iran.
"Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran mengutuk keras pernyataan intervensionis presiden AS dan pejabat Amerika lainnya mengenai urusan internal Iran," tulis pernyataan resmi Kemenlu Iran pada 3 Januari 2026, dikutip SenayanPost.com dari X.com @IRIMFA_EN.
Menurut Iran, intervensi tersebut merupakan pelanggaran hukum dan juga melanggar aturan dasar Piagam PBB dan hukum internasional.
"Sikap tidak bertanggung jawab tersebut, yang merupakan kelanjutan dari pendekatan intimidasi dan melanggar hukum AS terhadap bangsa Iran, tidak hanya merupakan pelanggaran mencolok terhadap prinsip dan aturan dasar Piagam PBB dan hukum internasional mengenai penghormatan terhadap kedaulatan nasional, tetapi juga merupakan hasutan untuk melakukan kekerasan dan terorisme terhadap warga negara Iran," lanjutnya.
Tidak hanya itu, Iran melihat bahwa intervensi AS ini sebagai kemunafikan.
"Mengingat sejarah panjang intervensi kriminal oleh pemerintahan AS berturut-turut dalam urusan internal Iran, Kementerian Luar Negeri menganggap klaim keprihatinan terhadap bangsa Iran yang agung sebagai kemunafikan, yang bertujuan untuk menipu opini publik dan menutupi berbagai kejahatan yang dilakukan terhadap rakyat Iran," ungkapnya.
Tindakan Trump dan juga pejabat AS lainnya menunjukkan permusuhan yang nyata terhadap negara itu.
Baca Juga: Menlu Iran Abbas Araghchi: Musuh Coba Tutupi Kerugian Militer dengan Perang Ekonomi
"Keterlibatan dalam perencanaan dan pelaksanaan kudeta yang memalukan pada 19 Agustus 1953; Kerja sama dengan rezim Saddam selama perang delapan tahun melawan rakyat Iran; penembakan jatuh pesawat penumpang sipil Iran pada tahun 1988 dan pembunuhan 300 orang tak bersalah di atas Teluk Persia; keterlibatan dan kemitraan dengan rezim Israel dalam serangan terhadap infrastruktur vital Iran dan fasilitas nuklir yang dijaga ketat pada Juni 2025, serta pembunuhan dan penganiayaan terhadap warga Iran; dan sanksi yang tidak adil dan tidak manusiawi yang dikenakan selama beberapa dekade terakhir yang menargetkan hak-hak dasar dan mata pencaharian warga Iran—semua ini merupakan contoh nyata permusuhan Amerika Serikat terhadap rakyat Iran," bebernya.
Iran juga mengingatkan tugas PBB untuk menjaga perdamaian atas apa yang disebut 'unilateralisme agresif' dari Paman Sam.
"Kementerian Luar Negeri menggarisbawahi tugas dan tanggung jawab Dewan Keamanan PBB dan Sekretaris Jenderal PBB, sesuai dengan Piagam PBB, untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dalam menghadapi unilateralisme agresif AS," lanjutnya.
Baca Juga: Menlu Abbas Araghchi Sebut Siap Negosiasi Kesepakatan Nuklir Iran, Sebutkan Dua Syarat Ini