SENAYANPOST - Australia berencana untuk akui Negara Palestina pada September mendatang di sidang umum PBB.
Pengakuan negara Palestina oleh Australia disampaikan belum lama ini oleh Perdana Menteri Anthony Albanese.
Selain pengakuan Negara Palestina, Anthony Albanese juga menekankan solusi dua negara antara Palestina dan Israel untuk mengakhiri konflik yang berlangsung hampir delapan dekade ini.
"Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza," kata Anthony Albanese dalam konferensi pers di Canberra pada 11 Agustus 2025 dikutip SenayanPost.com dari Al Jazeera.
Pengumuman Australia ini muncul ketika Kanada, Prancis, dan Inggris Raya sedang bersiap untuk secara resmi mengakui Palestina pada pertemuan bulan depan, bergabung dengan mayoritas negara anggota PBB.
Pengumuman ini juga terjadi sekitar seminggu setelah ratusan ribu warga Australia berbaris melintasi Jembatan Pelabuhan Sydney untuk memprotes perang Israel di Jalur Gaza.
Berbicara sehari setelah protes tersebut, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan kepada Australian Broadcasting Corporation (ABC) bahwa 'ada risiko tidak akan ada lagi Palestina yang diakui'.
"Sehubungan dengan pengakuan, sudah saya katakan selama lebih dari setahun, ini masalah waktu, bukan apakah akan terjadi," tambah Wong.
Partai Liberal yang beroposisi mengkritik langkah tersebut, dengan mengatakan hal itu membuat Australia berselisih dengan Amerika Serikat, sekutu terdekatnya, dan membalikkan konsensus bipartisan bahwa tidak boleh ada pengakuan selama Hamas masih menguasai Gaza.
"Terlepas dari pernyataannya hari ini, kenyataannya Anthony Albanese telah berkomitmen kepada Australia untuk mengakui Palestina selama para sandera masih berada di terowongan di bawah Gaza dan selama Hamas masih mengendalikan penduduk Gaza. Tidak ada yang dikatakannya hari ini yang mengubah fakta itu," kata pemimpin Partai Liberal, Sussan Ley, dalam sebuah pernyataan.
"Mengakui negara Palestina sebelum para sandera dipulangkan dan Hamas dikalahkan, seperti yang dilakukan Pemerintah saat ini, berisiko memberikan Hamas salah satu tujuan strategisnya, yaitu terorisme mengerikan 7 Oktober," ujarnya.
Partai Hijau Australia, partai terbesar keempat di parlemen, menyambut baik langkah pengakuan Palestina, tetapi mengatakan pengumuman tersebut tidak memenuhi 'seruan kuat dari publik Australia agar pemerintah mengambil tindakan material'.