Al-Hijri memuji posisi negara-negara yang 'menolak untuk tetap diam', terutama Amerika Serikat (AS).
"Kami menghargai posisi negara-negara yang menolak untuk tetap diam dan berdiri di sisi mereka yang tertindas, terutama Presiden Trump," ujarnya.
Tidak hanya itu, Al Hijri memuji posisi Israel yang mendukung Druze di Suriah.
"Posisi Israel—pemerintah dan rakyatnya—atas intervensi kemanusiaannya untuk menghentikan pembantaian terhadap rakyat Suwayda, yang didorong oleh motif moral dan kemanusiaan," tambahnya.
Ia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan segera dan meluncurkan penyelidikan internasional independen atas kejahatan yang dilakukan di Suwayda.
Baca Juga: Presiden Donald Trump Klaim Sanksi Suriah Dicabut Gegara Netanyahu
Al Hijri juga mendesak mereka untuk menyerahkan mereka yang terlibat dalam kejahatan ini ke Mahkamah Pidana Internasional dan mengirimkan misi pemantauan internasional untuk melindungi warga sipil.
Al Hanawi dan Jarbou Bergabung dengan Al Hijri
Syekh Al Aql Hammoud Al Hanawi, dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan pada hari Sabtu yang sama, menyatakan bahwa 'tidak ada perjanjian atau pakta' antara Suwayda dan pemerintah Damaskus—sebuah perubahan yang jelas dari pendiriannya sebelumnya.
"Kita telah ditindas oleh otoritas yang tidak memiliki kehormatan; ia menjual tanah air dan mengkhianati rakyatnya sebelum mengkhianati perbatasannya, dan ia telah menjadi pedang terhunus di leher orang-orang tak berdosa, didorong oleh ide-ide ekstremis yang memungkinkan pertumpahan darah," kata Hammoud Al Hanawi dalam sebuah video.
Baca Juga: AS Cabut Status Teroris Asing HTS di Suriah yang dipimpin Ahmad Al Sharaa
Syaikh Yusuf Jarbou mengeluarkan pernyataan bersamaan, yang sejalan dengan posisi Al Hijri dan Al Hanawi.
"Kita berdiri hari ini menyaksikan dengan jelas kehancuran yang disebabkan oleh agresi ini, yang datang dengan dalih 'memulihkan kendali negara' tetapi pada kenyataannya memberikan perlindungan dan perlindungan kepada 'pasukan Tatar yang menimbulkan kekacauan, membunuh warga sipil tak berdaya tanpa pembenaran'," katanya.***