Belum reda diterpa badai Covid-19, kini penjajah Israel melakukan aksi brutalnya kembali di Jalur Gaza.
"Di tengah semua ini, pemerintah mampu mencapai keseimbangan antara memenuhi kebutuhan rakyat kita, dan persyaratan untuk menyediakan layanan yang layak bagi mereka, seperti infrastruktur, undang-undang, program reformasi, perdamaian sipil, pemilihan kota, dan kamar-kamar perdagangan, dan sebagainya, dan menjaga hak-hak politik dan nasional kita, dan melindunginya, menghadapi penyelesaian, mendukung wilayah konfrontasi dan Area C, dan menginternasionalkan konflik dengan pendudukan," lanjutnya.
Karena situasi terkini dan melihat apa yang terjadi di Jalur Gaza dan Tepi Barat, maka Shtayyeh memutuskan untuk mengundurkan diri dari pemerintahan.
"Oleh karena itu, saya melihat bahwa tahap selanjutnya dan tantangan-tantangannya memerlukan pengaturan pemerintahan dan politik baru yang mempertimbangkan realitas yang muncul di Jalur Gaza, perundingan persatuan nasional, dan kebutuhan mendesak akan konsensus antar-Palestina berdasarkan landasan nasional, partisipasi yang luas, kesatuan barisan, dan perluasan kedaulatan Otoritas Palestina atas seluruh tanah Palestina," tandas PM M Shtayyeh.***