Fatah Kritik Hamas soal Operasi Militer Badai Al Aqsa 7 Oktober 2023 di Gaza

photo author
Amila Y F, Senayan Post
- Minggu, 17 Maret 2024 | 05:06 WIB
Partai Fatah mempertanyakan Hamas soal operasi militer Badai Al Aqsa pada 7 Oktober 2023 di Gaza dalam pernyataan resminya baru-baru ini. (Twitter.com/@Palestine_UN)
Partai Fatah mempertanyakan Hamas soal operasi militer Badai Al Aqsa pada 7 Oktober 2023 di Gaza dalam pernyataan resminya baru-baru ini. (Twitter.com/@Palestine_UN)

SENAYANPOST - Gerakan Pembebasan Nasional Palestina Fatah belum lama ini mengeluarkan pernyataan resmi terkait kondisi Gaza yang memasuki hari ke-162.

Fatah menegaskan dalam pernyataan resminya bahwa siapa pun yang menyebabkan pendudukan kembali Israel penjajah di Jalur Gaza tidak memiliki hak untuk mendikte prioritas nasional.

Lebih lanjut, Fatah juga mengungkapkan keterkejutan dan ketidaksetujuannya terhadap pembicaraan Hamas mengenai eksklusivitas dan perpecahan.

Pihaknya juga bertanya apakah Hamas berkonsultasi dengan pemimpin Palestina atau partai nasional Palestina mana pun ketika mereka mengambil keputusan untuk melakukan operasi Badai Al Aqsa pada 7 Oktober 2023.

Baca Juga: Hamas Kirim Rincian Proposal Terbaru Gencatan Senjata di Gaza, Israel Penjajah Tolak Mentah-mentah

Menurut Fatah, operasi militer tersebut telah menyebabkan bencana yang lebih mengerikan dari Nakba tahun 1948.

"Apakah Hamas berkonsultasi dengan pemimpin Palestina, sementara Hamas sedang bernegosiasi dengan Israel dan menawarkan konsesi demi konsesi, dan bahwa Hamas tidak mempunyai tujuan lain selain agar kepemimpinannya menerima jaminan atas keamanan pribadinya, dan mencoba mencapai kesepakatan lagi dengan Netanyahu untuk mempertahankan perannya yang memecah belah di Gaza dan arena Palestina?" tulis pernyataan resmi Fatah yang dirilis oleh WAFA News Agency pada 15 Maret 2024, dikutip SenayanPost.com.

Selanjutnya, Fatah menegaskan bahwa Presiden Mahmoud Abbas berhak untuk melakukan segala sesuatu demi kepentingan rakyat Palestina berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Seraya menekankan bahwa penugasan Presiden kepada Dr. Muhammad Mustafa merupakan inti dari kebijakan dan kebijakan Presiden, tanggung jawab hukum, dan bahwa prioritas yang ditetapkan dalam buku tugas.

Baca Juga: Hamas Bantah Klaim Al Arabiya soal Gencatan Senjata di Gaza dengan Penjajah Israel

"Setiap orang yang rasional tidak lepas dari rakyatnya dan dari kenyataan tragedi mengerikan yang dialami rakyat kita yang terkena ketidakadilan besar di dunia," lanjutnya.

"Prioritas seluruh warga Palestina saat ini adalah segera menghentikan perang, mencegah pengungsian, memberikan bantuan kepada rakyat yang menderita, membangun kembali Jalur Gaza, mengakhiri perpecahan, dan menyatukan kembali tanah air Palestina," tambahnya.

Menurut Fatah, apa yang disebutkan di atas tadi bukan menjadi prioritas Hamas.

"Hal ini seperti yang ditunjukkan Hamas dalam pernyataannya hari ini bahwa hal tersebut bukanlah prioritasnya," jelasnya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Amila Y F

Sumber: WAFA News Agency

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X