Soal Tuntutan Rakyat 17 Plus 8, Ekonom Senior Fuad Bawazier: Menyelesaikan Masalah Perlu Waktu

SENAYANPOST - Ekonom senior, Fuad Bawazier menyatakan bahwa pembenahan yang dilakukan pemerintah terhadap tuntutan rakyat memerlukan waktu.

Sebagaimana diketahui, rakyat telah menyampaikan 17 plus 8 tuntutan kepada DPR RI di Senayan usai demonstrasi pada akhir Agustus lalu.

Tuntutan tersebut viral dan masih menjadi pembahasan hingga kini.

Tuntutan dari rakyat, menurut Fuad seperti sengatan kepada pemerintah dan penguasa agar selalu sadar jika ada kekeliruan.

Baca Juga: Sebut Ucapannya Terkait Tuntutan 17 Plus 8 Dipelintir, Menkeu Purbaya Minta Maaf dan Janji Perbaiki Komunikasi Publik

"Tapi ingat, bahwa waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah itu memerlukan waktu, ada yang seketika tapi umumnya memerlukan waktu," kata Fuad Bawazier dalam acara Catatan Demokrasi, pada Rabu, 10 September 2025.

Ia menambahkan bahwa masalah yang dihadapi saat ini makin kompleks, sehingga harus dilihat dari akarnya dan hal tersebut memerlukan waktu untuk penyelesaian.

"Ini baru bicara soal DPR, kalau DPRD se-Indonesia bagaimana? DPRD kan juga bermasalah, sama juga seluruh Indonesia. Nah, masalah seperti itu memang bisa dilihat dari akarnya," tambahnya.

Fuad optimis bahwa perubahan memang harus dilaksanakan, dimulai dari hal-hal yang mendasar.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Ungkap Arahan Presiden Prabowo Percepat Ekonomi Nasional, Salah Satunya Longgarkan Aturan Fiskal

"Misalnya, peraturan diubah dulu, PP-nya diubah, itu selalu makan waktu, anggarannya sudah dilakukan, itu memerlukan proses pokoknya," kata mantan Menteri Keuangan era Presiden Soeharto itu.

Menurutnya, 'waktu' adalah tahap yang tak bisa dilewati dalam pembahasan mengenai tuntutan-tuntutan yang dilayangkan rakyat pada pemerintah.

Mengenai kapan tuntutan rakyat akan dipenuhi, Fuad menjelaskan bahwa jangka waktu akan menjadi relatif namun harus tetap berpegang pada komitmen.

"Kalau perlu, dibikin matrik schedule untuk menunjukkan ini akan dilaksanakan kapan, tapi nggak juga pasti bener kalau politik, kalau ada partai yang belum setuju, apalagi partainya banyak," tandasnya.***