Ganjar sendiri tidak memberikan respons tegas terkait kabar tersebut.
Dia menyatakan bahwa penyusunan kabinet menteri merupakan hak prerogatif Presiden.
"Kabinet, ya, ditentukan oleh Presiden. Wong, prerogatif kok (hak prerogratif kok)," ujar Ganjar di Semarang, Senin (12/6/2023).
Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, memastikan bahwa tidak ada kontrak politik antara Ganjar dan PDIP.
Baca Juga: T5 Sub Unit TREASURE, Berisi 5 Member Paling Ganteng, Siapa Saja?
"Saya pastikan 1000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden, pos menteri strategis ditentukan oleh PDI Perjuangan," kata Said, Selasa (13/6/2023).
Menurutnya, pihak yang menyebarkan narasi tersebut hanya berusaha menyudutkan Ganjar.
Selain itu Said mengatakan mereka itu seperti brutus, pura-pura mendukung tapi sebenarnya ingin merusak.***