SENAYANPOST – Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) Sri Rajasa Chandra menyampaikan pandangannya mengenai kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Dalam sebuah siniar, Sri mengaitkan penanganan perkara PT Asabri dan PT Jiwasraya dengan kebijakan pemerintah saat itu.
Ia menyebut Menteri BUMN ketika itu, Erick Thohir, mendapat tugas untuk menangani persoalan keuangan di kedua perusahaan pelat merah tersebut.
"Ceritanya singkatnya begini, pada saat itu Menteri BUMN-nya Erick Thohir. Erick Thohir dapat perintah untuk bagaimana mengatasi krisis keuangan di dua BUMN, Asabri dengan Jiwasraya," kata Sri Rajasa pada 16 Juli 2026, dikutip SenayanPost.com dari YouTube Abraham Samad Speak Up.
Baca Juga: Kejagung Panggil Febrie Adriansyah sebagai Tersangka, Tegaskan Siap Disupervisi KPK dan DPR
Menurut dia, Erick kemudian disebut meminta bantuan seseorang yang memiliki kemampuan di bidang keuangan.
Namun, lanjut Sri, orang tersebut akhirnya melibatkan Benny Tjokrosaputro.
Sri juga mempertanyakan proses hukum yang berujung pada vonis terhadap Benny Tjokrosaputro dalam perkara Jiwasraya.
"Coba bayangin, tiba-tiba dia yang kena. Itu gambaran umumnya begitu," ujarnya.
Dalam keterangannya, Sri turut menyinggung penanganan kasus oleh Febrie Adriansyah. Ia menuding mantan Jampidsus tersebut bertindak agresif saat menangani perkara Asabri dan Jiwasraya.
"Benny Tjokro itu bagaimana Febrie Adriansyah begitu beringasnya untuk memenuhi syahwat politiknya Jokowi," ucap Sri.
Selain itu, Sri mengaitkan penanganan perkara tersebut dengan dinamika politik nasional.
Ia menyebut kasus tersebut berdampak terhadap konfigurasi politik di Partai Golkar, meski tidak menyertakan bukti atas klaim tersebut.