Meski begitu, Mahfud menilai langkah tersebut belum final. Ia memprediksi Prabowo akan kembali merombak kabinet dalam waktu dekat.
Ia juga menilai masih banyak pejabat yang tidak kompeten mengisi Kabinet Indonesia Maju era Prabowo.
"Mungkin Oktober (2025) nanti ada reshuffle lagi. Karena masih banyak pejabat yang belum memenuhi syarat kompetensi maupun integritas. Ini kan negara, bukan warung kopi," ungkapnya.
Selain reshuffle, Mahfud juga menyinggung rencana jangka panjang pemerintah untuk mendorong reformasi politik. Beberapa aturan yang disebut akan diubah adalah UU Pemilu, UU DPR, serta aturan mengenai RUU Perampasan Aset.
"Menurut rencana semula, RUU Perampasan Aset itu nanti tahun 2026. Tapi saya baca (informasi) hari ini akan dituntaskan tahun ini (2025) kan bagus," terangnya.
"Karena itu sebenarnya sudah lama, 2015 itu sudah masuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional), 2018 draftnya selesai, lalu sesudah disampaikan ke DPR tidak pernah mau dibahas," imbuh Mahfud.
Dalam perbincangan yang sama, Denny Sumargo menilai aspirasi masyarakat melalui demonstrasi justru membawa dampak positif.
"Dengan adanya aspirasi kemarin, ini membuahkan hal yang bagus," ucap Denny.
Mahfud pun mengamini pernyataan tersebut, seraya menyoroti pentingnya hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah.
"Itulah pentingnya masyarakat menyampaikan aspirasi. Ada protes, ada yang menanggapi, dan negara berjalan. Sekarang demonstrasi sudah mulai normal," tandasnya.***