polhukam

Tom Lembong Laporkan Tiga Hakim yang Jatuhkan Vonis 4,5 Tahun ke MA

Selasa, 5 Agustus 2025 | 06:05 WIB
Tom Lembong setelah diberikan abolisi

SENAYANPOST - Thomas Trikasih Lembong atau yang dikenal Tom Lembong, secara resmi melaporkan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara ke Mahkamah Agung atau MA.

Menurut pengacara dari mantan Menteri Perdagangan, Zaid Mushafi, langkah ini dilakukan agar ada evaluasi untuk proses peradilan ke depannya.

“Jadi gini, seluruh majelis hakim yang memutus perkara Pak Tom ini karena tidak ada dissenting di situ adalah kita laporkan semuanya tentu,” ujar Zaid kepada awak media di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat pada Senin, 4 Agustus 2025, kemarin.

Ia blak-blakan menyebut bahwa salah satu hakim tak menjunjung prinsip presumption of innocent, tetapi presumption of guilty.

Baca Juga: Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong, Fahri Hamzah: Prabowo Gunakan Hak Prerogatif Demi Kerukunan

“Jadi Pak Tom ini seolah-olah memang orang yang udah bersalah tinggal dicari aja alat buktinya, padahal tidak boleh seperti itu proses peradilan,” terangnya.

Keputusan untuk melaporkan sikap hakim ke MA ini agar ada evaluasi yang dilakukan.

Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya kasus serupa di masa depan ketika memutuskan suatu perkara.

“Ingin ada evaluasi, dia ingin ada koreksi, agar keadilan dan kebenaran dalam proses penegakan hukum terhadap dirinya itu dilakukan dan tidak menyerang institusi MA, Kejaksaan, dan penegak hukum lainnya,” ujarnya.

Baca Juga: Momen Anies Baswedan Temui Tom Lembong di Rutan Cipinang usai Eks Mendag RI Itu Dapat Abolisi dari Prabowo

“Jadi ke depan sistem hukum kita semakin baik, aparat penegak hukum kita dalam proses penegakan hukum semakin baik agar tidak ada lagi orang yang merasakan atau mengalami seperti dirinya,” tambahnya.

Tiga hakim yang dilaporkan oleh Tom Lembong ini adalah Dennie Arsan Fatrika sebagai ketua majelis, serta Purwanto S Abdullah dan Alfis Setyawan sebagai hakim anggota.

Sementara itu, Tom Lembong mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo, berbarengan dengan pemberian amnesti pada Hasto Kristiyanto yang tertanggal 30 Juli 2025 dalam Surat Presiden Nomor 42/Pres072725.***

Tags

Terkini