nasional

Jelang Muktamar, Idrus Marham Dorong Pembaruan Sistem Kepemimpinan PBNU

Selasa, 25 Agustus 2026 | 07:55 WIB
Potret kebersamaan tokoh-tokoh NU dalam Bedah Buku Nahdlatul Ulama dan Tantangan Peradaban karya Idrus Marham. (Senayan Post)

SENAYANPOST – Penulis buku "Nahdlatul Ulama dan Tantangan Peradaban", Idrus Marham, bersama Wakil Ketua Umum MUI sekaligus Rais Syuriyah PBNU, Dr. KH. M. Cholil Nafis, menyoroti kriteria kepemimpinan PBNU menjelang Muktamar ke-35. Keduanya sepakat mendorong perbaikan sistem dan pentingnya gagasan pembaruan (tajdid).

Dalam keterangan pers usai bedah buku di Jakarta, Senin (24/8/26) malam, Idrus mengingatkan bahaya kelompok pragmatis di internal PBNU. Ia mengkritik keras sikap personal oknum pengurus PBNU yang perilaku politiknya justru melebihi politisi partai.

"Kepengurusan ke depan harus diwarnai kelompok Tajdidiyyah (pembaharu). Jangan sampai jatuh pada kelompok pragmatis yang seakan berjuang untuk NU, tapi sebenarnya ada motif tersembunyi di baliknya," tegas Idrus.

Senada dengan Idrus, Cholil Nafis mengapresiasi gagasan yang ditawarkan dalam buku tersebut. Ia menyebut pemikiran Idrus memberikan tambahan "amunisi" bagi NU untuk merumuskan pijakan peradaban di abad kedua perjalanannya.

Baca Juga: Idrus Marham Kritik Keras Elite PBNU Jelang Muktamar: Sibuk Urus IUP dan Kekuasaan, Lupa Gagasan

Cholil mengingatkan bahwa NU kini berhadapan dengan era Artificial Intelligence (AI) dan Generasi Z. Oleh karena itu, NU harus mampu mengakomodasi kemajuan zaman tanpa kehilangan orisinalitas tradisi keilmuannya.

"Saya termasuk yang mengagumi Bang Idrus, memikirkan kiprah itu tidak hanya berfokus kepada soal figur, tetapi pijakan dan sistem yang baik. Dengan pijakan keilmuan yang orisinal, kita bisa membangun peradaban," ujar Cholil.

Terkait siapa figur yang layak memimpin PBNU ke depan, Idrus Marham enggan menyebutkan nama secara spesifik. Ia justru menekankan bahwa ujian terberat menjelang Muktamar adalah objektivitas dan kejujuran para kandidat dalam mengukur kompetensi dirinya sendiri.

"Musyawarah mufakat itu hanya bisa berjalan apabila masing-masing kandidat dan pendukungnya memiliki kejujuran, utamanya di dalam membaca kemampuan dan kompetensi dirinya," pungkas Idrus.*

Tags

Terkini