“Yang saya persoalkan bukan siapa yang menjadi calon Ketua Umum atau siapa yang menjadi Rais Aam. Siapa pun boleh berkompetisi. Tetapi jangan menggunakan kekuasaan negara untuk memenangkan kandidat tertentu,” tegasnya.
Gus Lilur yang juga penulis buku Prabowo untuk Indonesia Raya itu bahkan mempertanyakan motif di balik dugaan gerakan tersebut. Ia menduga terdapat kepentingan mempertahankan posisi politik melalui penguasaan struktur NU.
“Kalau benar gerakan itu ada, pertanyaannya sederhana: apakah ini semata-mata gerakan politik untuk mempertahankan posisi dan pengaruh? Apakah jabatan di pemerintahan kemudian harus diamankan melalui jabatan di PBNU?” ujarnya.
Ia secara khusus menyoroti Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid. Menurutnya, kedua figur tersebut memiliki posisi strategis di pemerintahan sekaligus memiliki posisi penting dalam struktur NU.
Baca Juga: NTT Pasca Gempa: Seskab Teddy Kawal Pemberangkatan Bantuan Logistik Sebanyak 65 Ton
Gus Lilur mengatakan publik berhak mempertanyakan apakah kepentingan mempertahankan jabatan politik kemudian mendorong seseorang untuk ikut menentukan siapa yang harus memimpin NU.
“Gus Ipul adalah Menteri Sosial dan Sekjen PBNU. Nusron adalah pejabat pemerintah dan memiliki posisi di struktur PBNU. Jangan sampai muncul persepsi bahwa jabatan pemerintahan harus diamankan dengan menguasai kepemimpinan NU,” katanya.
Ia menegaskan bahwa NU tidak boleh dijadikan kendaraan untuk mengamankan kepentingan politik siapa pun.
“NU adalah organisasi ulama. Muktamar harus menjadi forum memilih kepemimpinan berdasarkan keulamaan, integritas, kapasitas, dan kemampuan mengkhidmatkan organisasi kepada umat dan bangsa. Bukan memilih karena siapa yang paling dekat dengan penguasa,” ujar Gus Lilur.
Baca Juga: 21 Orang Diamankan saat Demo Jakarta, Polisi Temukan Petasan hingga Botol Diduga untuk Molotov
Karena itu, ia juga mempertanyakan secara terbuka sumber pembiayaan apabila benar terdapat operasi politik untuk memobilisasi dukungan dalam Muktamar.
“Kalau memang ada gerakan seperti yang saya dengar, dari mana dananya? Apakah ada penggunaan fasilitas negara? Apakah ada dana APBN yang digunakan? Apakah ada konglomerat yang membiayai? Semua itu harus dijawab secara terbuka jika memang ada,” katanya.
Gus Lilur menegaskan dirinya tidak sedang menuduh bahwa dana APBN telah digunakan untuk membeli suara Muktamar. Ia justru meminta agar dugaan tersebut dibuktikan atau dibantah secara transparan.
“Jangan sampai ada uang negara yang dipakai untuk membeli suara Muktamar. Saya tidak mengatakan itu sudah terjadi. Saya meminta agar kalau tidak terjadi, segera bantah dan pastikan tidak terjadi,” ujarnya.