Terlepas dari hal itu, sebenarnya terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan MBG di berbagai daerah yang kini tengah menyita perhatian publik.
Salah satunya, terkait dugaan praktik jual beli titik SPPG yang kini dilaporkan telah membengkak jumlahnya.
Pada momen terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan atau Zulhas sempat menyoroti persoalan itu saat Rakor dengan BGN, pada Kamis, 11 Juni 2026.
Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengklaim, pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap kualitas dapur MBG.
"Walaupun satu, enggak boleh lagi ada yang keracunan. Oleh karena itu akan fokus ke sini dalam bulan ini," paparnya.
Menko Pangan menilai, tidak boleh ada lagi kasus keracunan makanan akibat kelalaian SPPG.
Di sisi lain, Zulhas mengungkap adanya dugaan praktik jual beli titik SPPG yang menyebabkan jumlah titik layanan membengkak jauh di atas perencanaan awal pemerintah.
Zulhas menyebut, pada awalnya pemerintah merancang sekitar 21.000 titik SPPG.
Namun dalam pelaksanaannya, jumlah tersebut meningkat menjadi 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik.
Tambahan ribuan titik tersebut, dinilai berpotensi membebani anggaran negara secara signifikan.
Zulhas mencontohkan, dengan asumsi biaya operasional mencapai Rp6 juta per titik setiap hari, maka diperkirakan menyebabkan tambahan pengeluaran Rp1 triliun per bulan atau sekitar Rp12 triliun per tahun.
"Kalau ada 6.877 penambahan, satu bulan ada pengeluaran lebih Rp1 triliun. Pemborosan. Berarti kalau satu tahun sekitar Rp12 triliun," tandasnya.***