Menu tersebut dianggap belum mencerminkan nilai anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp10.000 per porsi.
"Bukan tidak bersyukur, tapi ini juga (menu MBG) dari uang pajak masyarakat," ungkap seorang warga di Banyumas.
"Jadi wajar kalau orang tua berharap menu yang diberikan sesuai dengan standar program MBG," sambungnya.
Hingga berita ini terbit, belum ada penjelasan resmi dari otoritas berwenang mengenai penyebab kasus keterlambatan distribusi makanan tersebut.
Kendati demikian, besar harapan warga setempat agar proses distribusi makanan dapat berjalan tepat waktu pada masa mendatang.(*)