SENAYANPOST - Presiden Prabowo turut memberikan sederet perkembangan terkait pelaksanaan ibadah haji dalam Sidang Kabinet Paripurna untuk memperingati setahun Prabowo-Gibran di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin, 20 Oktober 2025.
Presiden Prabowo juga mengungkapkan alasan dibentuknya Kementerian Haji (Kemenhaj) yang akan lebih fokus mengurus haji setelah sebelumnya menjadi kewenangan Kementerian Agama (Kemenag).
Pembentukan Kementerian Haji rupanya adalah permintaan khusus dari Arab Saudi untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi terkait ibadah haji.
"Kita mendirikan Kementerian Haji karena permintaan Arab Saudi, mereka bilang urusan haji adalah menteri haji, jadi kami minta urusannya sama pejabat," ungkap Prabowo saat memberikan pidato sambutan.
"Dia maunya menteri, apa boleh buat, kita menyesuaikan," imbuhnya.
Baca Juga: Gus Irfan Sang Reformis Haji: Dari Sistem hingga Epistem
Menurunkan Biaya dan Waktu Antre Haji
Menjadi ibadah yang harus mengeluarkan banyak uang, Prabowo menyatakan pemerintah tengah berusaha untuk bisa menurunkan biaya jemaah haji.
"Saya minta biaya haji harus terus turun, bisa dengan efisiensi dan pelaksanaannya yang bersih," ucap Prabowo.
Tak hanya biaya haji yang sedang diupayakan untuk turun, waktu antrean menunggu pun juga sedang berusaha dikurangi agar tak terlalu lama calon jemaah haji Indonesia bisa berangkat ke Tanah Suci.
"Waktu tunggu haji juga bisa dipercepat dari 40 tahun, sekarang hampir setengah kita potong, tunggu 26 tahun. Tapi, itu masih lama juga, kita berusaha untuk memotong lebih," terangnya.
Baca Juga: 4 Fakta Terbaru Skandal Korupsi Haji 2024, KPK Kini Beberkan Modus Oknum Pemeras Khalid Basalamah
Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah
Dalam pidato itu, Prabowo juga membahas tentang Kampung Haji Indonesia yang diperuntukkan bagi jemaah Indonesia untuk memudahkan proses ibadah.