"Juni Fatah keluar dari Gaza lalu diblokade sama Israel," imbuhnya.
Menurutnya, Indonesia harus mengakui baik Fatah dan Hamas karena keduanya adalah dua faksi terbesar di Palestina.
"Jadi sebenarnya seharusnya pemerintah Indonesia tetap mengakui kekuatan-kekuatan politik dominan karena faksinya yang paling besar faksinya Fatah sama Hamas," ujarnya.
Baca Juga: Hamas Bantah Tudingan Israel, Sebut Pembantaian Al Mawasi Pembersihan Etnis
Ia berharap pemerintahan mendatang, Prabowo Subianto bisa lebih terbuka dengan Hamas, tidak gentar dengan komentar Amerika Serikat (AS).
"Jadi pemerintah mendatang harus fair, harus juga berhubungan. Jangan terlalu takut dengan label Amerika atau Israel menyatakan teroris," jelasnya.
Jika demikian, menurutnya, berarti pemerintah lupa bahwa kita dahulu pernah menjadi bangsa terjajah.
"Artinya begini, kalau kita ikut narasi itu berarti kita lupa kita bangsa yang terjajah," jelasnya.
Hal yang wajar kelompok perlawanan disebut sebagai teroris sebagaimana dahulu Belanda dan Jepang menyematkan kepada para pejuang kemerdekaan.
Baca Juga: AS Ultimatum Israel dan Hamas, Kesempatan Terakhir Gencatan Senjata di Gaza
"Di mana-mana melawan penjajah pasti dicap teroris. Dulu bangsa kita dicap teroris sama Belanda, dicap teroris sama Jepang karena berani ngelawan," katanya.
"Tapi melawan itulah yang membuat harkat dan martabat sebuah bangsa itu ada," tandasnya.***