Dunia terus berkembang. Begitu pula pengertian demokrasi. Tegaknya demokrasi modern, misalnya, kini harus ditopang dengan hak asasi manusia, etika, norma, moral dan prinsip-prinsip kebaikan yang terus berkembang dari zaman ke zaman.
Baca Juga: Polisi Pidie Selidiki Kasus Penyelundupan Etnis Rohingya, Pelaku Raup Untung hingga Rp3,3 Miliar
Bagja Hidayat dalam tulisannya di majalah Tempo (26/11/023), menggambarkan betapa demokrasi di dunia modern terus menerus mengalami ujian seiring dengan watak manusia yang terus berubah.
Mengutip Elwyn Brooks White, penulis buku anak-anak, dalam suratnya kepada Dewan Perang Amerika Serikat pada 3 Juli 1943, Bagja menulis: "Demokrasi adalah lekukan di topi kita, krim di kopi kita, lubang di saku baju kita yang pelan-pelan mengucurkan serbuk gergaji.
Demokrasi, tulis Bagja, adalah kecurigaan terus-menerus dari sebagian masyarakat. Dengan kata lain, demokrasi adalah hal-hal yang menopang hal lain yang lebih besar.
Jika kita baca How Democracies Die, Steve Levitsky dan Daniel Ziblatt menunjukkan bahwa demokrasi berjalan dengan apa yang tak tercantum dalam hukum tertulis, di luar konstitusi, yakni hasrat manusia.
Demokrasi Amerika, kata Levitsky dan Ziblatt, bisa bertahan empat abad karena para pemainnya bisa mengendalikan diri untuk tidak sewenang-wenang memakai kekuasaan, betapapun sah secara hukum.
Baca Juga: Jamu Sehat Indonesia Masuk Warisan Budaya Takbenda di UNESCO
Di negara-negara "demokratis" yang presidennya tak bisa menahan diri, kekuasaan jatuh ke dalam otokrasi. Alberto Fujimori di Peru, misalnya, memakai dekrit untuk membubarkan parlemen karena tak sabar dengan proses demokratis yang alot. Ferdinand Marcos di Filipina, membajak demokrasi untuk melanggengkan kekuasaannya yang otoriter.
Rusia jatuh ke dalam otoritarianisme karena presidennya memakai kekuasaan yang eksesif untuk mengontrol banyak hal. Amerika hampir jatuh ke jurang otokrasi ketika Donald Trump tak menahan diri: mengangkat anak dan menantu menjadi penasihatnya sendiri.
Demokrasi Amerika Serikat selamat dan negara itu keluar dari cengkeraman pemimpin otokrat seperti Donald Trump karena demokrasi menyiapkan jalan keluarnya: pemilu. Melalui pemilu yang reguler, seseorang tak akan berkuasa selamanya. Dengan pemilihan yang rutin, otoritarianisme bisa dicegah.
Dengan demikian, publik, pemilik kekuasaan sesungguhnya, memakai pemilu untuk mengontrol kekuasaan lalim dan mengembalikan demokrasi.
Baca Juga: Mantap, Seluruh Sepeda Motor Honda Garansi Rangka 5 Tahun Tanpa Batas Kilometer
Demokrasi, memang bukan yang terbaik. Tapi demokrasi merupakan sistem politik yang mengakui kelemahan- kelemahannya sendiri. Dalam kelemahan itu, demokrasi mencari jalan untuk memperbaiki diri.
Lalu bagaimana demokrasi di Indonesia? Sejarah mencatat, Soeharto membajak demokrasi untuk melanggengkan kekuasaannya.
Tapi sejarah juga mencatat, pengganti Soeharto, yaitu BJ Habibie, justru memuliakan demokrasi dengan etika.