SENAYANPOST — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ungkap PT PLN (Persero) belum menerima pendapatan minimal Rp719,90 miliar terkait biaya relokasi pembangkit listrik dan penggantian komponen C PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.
“Ini akibat ketidakpastian jadwal pelaksanaan proyek smelter feronikel Halmahera Timur,” tulis laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025, seperti dikutip oleh jaringan Promedia Harianhaluan.com, pada Jumat 19 Desember 2025.
BPK mencatat, belum diterimanya pendapatan tersebut berdampak langsung pada kemampuan PLN dalam membiayai operasional, mengingat dana tersebut semestinya digunakan untuk menutup biaya relokasi dan preservasi pembangkit listrik.
Baca Juga: Teori One Piece yang Satu Ini Seharusnya Sudah Ditinggalkan Nakama Sejak Lama, Apa Itu?
Menurut BPK, ketidakpastian jangka waktu pembangunan smelter feronikel di Halmahera Timur menyebabkan tagihan biaya relokasi pembangkit dan penggantian komponen C belum dapat diselesaikan. Akibatnya, penerimaan biaya relokasi dan biaya preservasi dengan nilai minimal Rp719,90 miliar tidak dapat segera diterima oleh PLN.
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar Direksi PT PLN (Persero) segera berkoordinasi dengan Direksi PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) guna menyelesaikan kewajiban pembayaran terkait biaya relokasi pembangkit listrik dan penggantian komponen.
Redaksi masih menunggu konfirmasi dari PT PLN (Persero) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) terkait temuan dan rekomendasi BPK tersebut. ***
Artikel Terkait
PLN Tanggapi Kasuk Viral Tarzan Srimulat yang Didenda Rp90 Juta
Bisakah PLN Lakukan Pemeliharaan Gardu Listrik tanpa Padam?
Aliran Dana Korupsi Kementerian ESDM Dipakai untuk Pemeriksa BPK hingga Umrah
Bali Sempat Blackout, Istana Ikut Buka Suara dan Ungkap Arahan Presiden untuk Koordinasi dengan Dirut PLN
Asyik!!! PLN Kembali Berikan Diskon Listrik 50 Persen, Ini Sasarannya
Danantara Perkuat Kolaborasi Geothermal Pertamina - PLN untuk Akselerasi Transisi dan Ketahanan Energi Nasional