Beda Suara Gubernur Aceh vs Mendagri soal 3 Bupati Tak Sanggup Atasi Bencana: Dinilai Tak Bisa Mandiri hingga Dianggap Cengeng

"Kalau ada bupati yang cengeng dan menyerah menghadapi musibah ini, silakan mengundurkan diri atau turun dari jabatan," tegas Mualem kepada awak media di Aceh Timur, pada Jumat, 5 Desember 2025.

"Kita ganti dengan yang lain, yang siap bekerja untuk rakyat," imbuhnya.

Menurut Mualem, banjir yang terjadi saat ini bukan bencana biasa.

Baca Juga: Upaya Penyaluran Bantuan di Aceh Terbatas, 42 Titik Jalan dan Jembatan Putus Ganggu Akses Utama

Banjir yang melanda Aceh sebagai tsunami jilid kedua, karena dampak dan luas wilayah terdampaknya lebih parah dari peristiwa tsunami pada 2004.

"Kalau tsunami 2004, air hanya datang sekitar 2 jam," terang Mualem.

"Akan tetapi, bencana banjir kali ini, air menggenangi rumah warga sampai lima hari lebih. Ini penderitaan luar biasa bagi rakyat Aceh," tambahnya.

Mendagri: Tak Bisa Ditangani Mandiri

Secara terpisah, Mendagri Tito justru menekankan kemandirian pemerintah daerah (pemda) dalam menangani bencana di daerah harus memperhatikan skala bencana tersebut.

Terkait 3 pejabat Bupati Aceh yang menyatakan tak sanggup atasi bencana di wilayahnya, Tito menilai hal tersebut karena memang tidak semua bencana bisa ditangani secara mandiri.

Baca Juga: Upaya Pemulihan Aceh Tamiang Dipercepat: Akses Dibuka, Bantuan Dikirim Lewat Sungai dan Airdrop

"Jangan berpikir bahwa semua bencana pasti harus kepala daerahnya mandiri," ungkap Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Selasa, 2 Desember 2025.

"Enggak begitu, ada skala-skalanya. Level bencana itu ada skala-skalanya," sebutnya.

Di sisi lain, Tito memaklumi apabila kepala daerah tersebut menyatakan ketidaksanggupan dalam menangani bencana tersebut.

Hal ini mengingat skala dari bencana di Pulau Sumatra tersebut.