Prabowo Umumkan Pencabutan Tunjangan DPR dan Moratorium Kunjungan Luar Negeri

SENAYANPOST - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah penting yang diambil pimpinan DPR untuk merespons aspirasi masyarakat.

Di antara kebijakan tersebut terkait tunjangan DPR dan moratorium kunjungan luar negeri.

Dalam pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik di Istana, Minggu 31 Agustus 2025, Prabowo menegaskan bahwa parlemen telah berkomitmen melakukan penyesuaian kebijakan terkait fasilitas anggota dewan.

Menurut Presiden, laporan dari pimpinan DPR menyebutkan adanya kebijakan baru yang mengatur besaran tunjangan serta perjalanan dinas ke luar negeri.

Baca Juga: Presiden Prabowo Pastikan Pemeriksaan Kasus Brimob Lindas Driver Ojol Dilakukan dengan Cepat dan Transparan

"Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," tutur Prabowo.

Kebijakan ini dipandang sebagai langkah konkret dalam memperkuat kinerja lembaga legislatif serta menegaskan upaya bersama untuk menjaga efektivitas anggaran negara.

Dengan penyesuaian tunjangan, DPR diharapkan semakin fokus pada fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran.

Sementara itu, moratorium perjalanan ke luar negeri mencerminkan komitmen parlemen untuk mengatur prioritas kerja yang lebih tepat sasaran.

Baca Juga: Dirut GoTo Patrick Walujo Melayat dan Janjikan Dukungan Finansial serta Asuransi untuk Keluarga Affan Kurniawan

Prabowo juga menuturkan bahwa selain langkah dari DPR, partai politik telah mengambil tindakan internal terhadap kader mereka di parlemen.

"Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing," kata Prabowo.

Keputusan ini menjadi wujud konsolidasi politik antara pemerintah, DPR, dan partai-partai dalam menegaskan komitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat.***