SENAYANPOST — Pengamat sosial-politik Rikal Dikri menilai, gejolak rakyat di Pati yang memuncak hingga pelemparan sandal kepada bupati adalah sinyal bahaya bagi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, spirit perlawanan rakyat Pati bisa bergeser ke pusat kekuasaan, jika pemerintah pusat tetap membiarkan pembantu-pembantunya membuat kebijakan asal-asalan dan komentar omong kosong yang menyinggung rakyat.
“Prabowo harus segera berhenti dikelilingi menteri dan pembantu yang mulutnya tidak terjaga, kebijakannya menyakiti rakyat, dan pikirannya jauh dari realitas lapangan,” tegas Rikal.
Aktifis PMII ini mencontohkan sederet kebijakan dan kontroversi terbaru yang membuat rakyat geram:
1. Kebijakan distribusi LPG 3 kg yang amburadul hingga menelan korban jiwa di Tangerang Selatan, ketika seorang ibu rumah tangga meninggal dunia karena kelelahan mengantre gas langka itu.
2. Penyalahgunaan fasilitas negara untuk urusan pribadi, seperti penggunaan kop surat kementerian untuk undangan haul keluarga.
3. Ucapan pejabat tanpa empati dalam sengketa tanah dengan rakyat, seperti kalimat arogan: “Emang Mbahmu bisa bikin tanah?” — yang melecehkan perjuangan petani mempertahankan lahannya.
4. Pernyataan soal gaji guru dengan nada merendahkan, seperti “Apakah semua harus dari negara?” — yang seakan menempatkan profesi guru sebagai beban negara, padahal guru adalah pilar pendidikan bangsa.
5. Kenaikan pajak dan harga kebutuhan pokok yang mencekik rakyat kecil di tengah pendapatan stagnan.
6. Sikap pejabat yang memanfaatkan program pemerintah untuk kampanye keluarga.
Rikal juga menyoroti efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. Pemangkasan dana transfer ke daerah hingga 50% membuat pembangunan di banyak wilayah terhambat. Padahal, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di daerah sangat bergantung pada dana pusat.
“Bagi daerah dengan APBD rendah, pemangkasan ini jadi bumerang. Pemerintah daerah terpaksa membebani rakyat lewat pajak dan retribusi. Contohnya di Kabupaten Pati, kenaikan PBB sampai 250% demi menutup kekurangan anggaran justru memicu penolakan keras rakyat, bahkan berujung pada tuntutan pemakzulan. Ini salah satu dampak nyata dari efisiensi yang salah arah,” jelasnya.
Menurut Rikal, kombinasi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat dan pernyataan publik yang tidak sensitif adalah bahan bakar kemarahan yang bisa membesar kapan saja. “Kalau Presiden Prabowo tidak segera melakukan reshuffle besar-besaran, mengganti pembantu yang bermasalah baik dari sisi kebijakan maupun ucapannya, maka kemarahan rakyat bisa menjalar ke level nasional. Pati hanya pembuka, pemantik pertama,” katanya.
Ia menegaskan, rakyat saat ini lapar akan keadilan dan kesejahteraan. “Prabowo mungkin bisa mengenyangkan para elite dan pejabatnya, tapi menangani laparnya rakyat itu perkara lain. Ini bukan soal bagi-bagi bantuan, tapi soal keberpihakan,” ujarnya.
