Presiden Prabowo Gelontorkan Uang Pribadi untuk Program Makan Bergizi Gratis, Ini Alasannya

SENAYANPOST - Program Makan Bergizi Gratis dari Presiden Prabowo resmi digelar Senin 6 Januari 2025, di 26 provinsi Indonesia.

Namun, ada satu hal yang jadi sorotan dan cukup menarik dalam pelaksanaan program ini.

Salah satunya adalah fakta bahwa di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara,, program ini dijalankan menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO, Hasan Nasbi, memberikan klarifikasi mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Baca Juga: Pesan dari Siswa SD pada Kertas yang Kena Minyak untuk Presiden Prabowo

Program ini sempat menjadi perhatian publik karena dana yang dianggarkan sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025 belum digunakan sepenuhnya di wilayah tersebut.

Menurut Hasan, memang ada beberapa daerah yang belum memanfaatkan dana tersebut, termasuk Kendari.

"Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya," bilang Hasan, dikutip Senin, 6 Januari 2025.

Lebih lanjut Hasan menjelaskan bahwa, dana MBG yang digunakan di Kendari berasal dari anggaran uji coba yang sebelumnya sudah digulirkan sebelum Presiden Prabowo Subianto resmi menjabat.

Baca Juga: Prabowo Perintahkan Bahan Baku Makan Bergizi Gratis Bersumber dari Desa untuk Gerakkan Ekonomi

"Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu," tambah Hasan.

Untuk tahap berikutnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Kendari akan mulai menggunakan dana dari APBN yang telah disediakan negara untuk melanjutkan program tersebut.

"Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN (Rp71 triliun) yang dari BGN (Badan Gizi Nasional)," katanya.

Program MBG ini mulai dijalankan pada hari Senin, 6 Januari 2025, dan telah dimulai di 26 provinsi, termasuk Aceh, Kepulauan Riau, seluruh provinsi di Pulau Jawa, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.