Sentimen Publik soal Pelantikan Prabowo dan Gibran, Kominfo: Ada Sorotan Politik Dinasti dan Kebijakan HAM

photo author
Amila Y F, Senayan Post
- Kamis, 24 Oktober 2024 | 17:08 WIB
Kominfo ungkap sentimen publik saat pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming beberapa waktu lalu. (Humas Setkab)
Kominfo ungkap sentimen publik saat pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming beberapa waktu lalu. (Humas Setkab)

SENAYANPOST - Kementerian Komunikasi dan Digital ungkap sentimen publik saat pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beberapa waktu lalu.

Menurut laporan Kominfo, sentimen publik positif terkait pelatikan Prabowo-Gibran.

Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Prabu Revta Revolusi.

"Dari perbincangan dan pemberitaan yang mendominasi media massa, terlihat bahwa masyarakat percaya pada potensi kepemimpinan Prabowo-Gibran," kata Prabu Revolusi pada 24 Oktober 2024, dikutip SenayanPost.com dari Antara.

Baca Juga: Indonesia Kutuk Keras Blokade Israel Penjajah di Gaza Utara, Desak Dewan Keamanan PBB Tindakan Tegas

Menurut Kominfo, ini adalah momentum penting di awal kepemimpinan Prabowo-Gibran selama lima tahn mendatang.

"Ini adalah momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat pondasi pembangunan ke depan," lanjutnya.

Kominfo juga mengungkap banyak media baik nasional maupun internasional yang meliput persiapan pelantikan Prabowo-Gibran dan sesudahnya.

Tercatat lebih dari 1.315 ekspos pemberitaan terkait kabinet dan 965 ekspos yang mengulas pelantikan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

Lebih lanjut, pemberitaan presiden dan wakil presiden baru Indonesia itu didominasi sentimen netral sebanyak 66 persen.

Baca Juga: Israel Penjajah Akui Pesawat Drone Hizbullah Hantam Kediaman Netanyahu di Kaesarea

Kemudian berita positif mencapai 30 persen yang dinilainya merupakan gambaran harapan dan antusiasme masyarakat terhadap pemerintahan baru.

"Kabinet baru ini menjadi perhatian utama, baik di media nasional maupun internasional," jelasnya.

Kominfo juga mengungkap bahwa publik tetap menyoroti soal politik dinasti dan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Amila Y F

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X