Oleh. Mukti Ali Qusyairi, Penulis buku Ulama Bertutur tentang Jokowi
30 Oktober 2023 saya menulis status facebook yang berbunyi begini, “Capres-Cawapres 2024: ketiganya ada unsur NU. Ganjar (menantu kiyai NU), Mahfud MD (orang NU dan sahabat dekat Gus Dur); Prabowo Subianto (warga kehormatan Banser NU), Gibran (keluarga NU, karena guru ngaji keluarga besarnya adalah para kiyai alumni pesantren NU dan warga kehormatan Banser); Anies (bukan NU), Muhaimin Iskandar (cucu pendiri NU). Sesama NU tak boleh terlalu tegang, rilkes, ngopi-ngopi, cair, dan hompimpa alaihum gambreng (dari Tuhan Kembali ke Tuhan, mari kita bermain)”.
Mengapa saya membuat status itu? Ada dua alasan. Pertama, ada oknum yang menggunakan identitas NU sebagai alat mendulang suara di Pilpres 2024. Seperti penyataan Muhaimin Iskandar, Cawapres Anies Rasyid Baswedan, disingkat AMIN, yang menyatakan bahwa, “orang yang punya ideologi NU pasti istiomah pada AMIN. Saya meragukan ke-NU-annya kalau tidak milih AMIN”.
Pernyataan Muhaimin ini direspons langsung oleh Khofifah Indarparawansa, yang memilih dan mendukung 02 pasangan PAGI (Prabowo-Gibran) dengan menyatakan bahwa, “jadi kalau saya ketua umum PP Muslimat NU, lalu kemudian ada yang meragukan ke-NU-an saya, harus dibalik. Jadi yang meragukan yang mana? Mereka pernah berjuang di NU struktural berapa lama? Dalam konteks apa? Dan seterusnya. Sudah kita saling menghormati. Saya sebut muncul understanding, muncul respace, dan muncul tras ya. Katanya jika orang NU itu harusnya mendukung pasangan AMIN? Loh, yang NU yang mana? Bahwa itu Mas Imin itu PKB. Jadi bedakanlah antara partai dengan organisasi. Kalau saya ini loh ketua Umum PP Muslimat NU. Biar itu dilabur dengan 7 kali air sungai dan 7 kali air bunga, ya tetap saya ketua Umum PP Muslimat NU.
Agaknya Khofifah hendak meluruskan bahwa Muhaimin adalah orang PKB, partai, bukan orang yang secara struktural berada di NU. Meski cucunya pendiri NU. Akan tetapi the facto, saat ini, Muhaimin Iskandar adalah ketua PKB, bukan seorang yang berada di struktural NU. Karena itu, menggunakan identitas NU untuk politik praktisnya selain tidak sesuai dengan prinsip NU yang menyatakan kembali ke khitthah dan tidak melibatkan dalam politik praktis, juga tidak realistis lantaran tidak berada di struktur NU.
Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Tsaquf sendiri dengan tegas menyatakan bahwa NU tidak ikut-ikutan politik praktis, dan tidak ikut-ikutan dalam dukung mendukung Capres-Cawapres. Tidak ada Capres-Cawapres yang mewakili NU. Mereka mewakili dirinya sendiri.
Pernyataan Muhaimin Iskandar pun bertentangan dengan pernyataan Gus Dur. Gus Dur menyatakan bahwa “NU tidak di mana-mana, tapi ada di mana-mana”. Artinya kalau dalam konteks politik saat ini, dapat diterjemahkan bahwa, NU ada di 01, 02, dan 03, dan tidak boleh ada yang mengklaim bahwa NU hanya ada di salahsatu Capres-Cawapres tertentu saja.
