SENAYANPOST- Dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional 2023 Lembaga Bahtsul Masail PWNU DKI Jakarta menyelenggarakan diskusi Bahtsul Masail dengan tema "Kriteria Pemimpin dalam Perspektif Maqashid Syariah", pada Sabtu, 21 Oktober 2023, di Pondok Pesantren Az-Ziyadah, Klender, Jakarta Timur. Hadir pada kesempatan ini seluruh pengurus LBM PWNU DKI Jakarta beserta sejumlah kiyai, ustadz, guru dan santri pondok pesantren se-DKI Jakarta.
Dalam sambutannya K.H. Muhajir Zayadi, Pengasuh Pondok Pesantren Az-Ziyadah Jakarta, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada LBM PWNU DKI Jakarta yang menginisiasi penyelenggaraan Bahtsul Masail di pesantren yang diasuhnya.
"Bahtsul Masail merupakan sebuah kegiatan olah pikir yang lahir dari diskusi-diskusi santri di pondok pesantren di masa lampau. Oleh karena itu, sudah sepatutnya lebih banyak diadakan di pesantren. Saya berterima kasih kepada LBM PWNU DKI Jakarta yang telah berkenan mengadakan kegiatan Bahtsul Masail di pesantren ini, lebih-lebih dengan tema memilih pemimpin yang menjelang perhelatan akbar Pemilu 2024," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama K.H. Mukti Ali Qusyairi, M.A., Ketua LBM PWNU DKI Jakarta mengatakan bahwa Bahtsul Masail diadakan untuk merespon isu-isu aktual dan kontekstual. Menurutnya, isu kepemimpinan sangat relevan dibahas saat ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mempunyai acuan memilih pemimpin yang dapat membawa kemaslahatan bagi bangsa dan negara dan pro terhadap kepentingan rakyat.
"Mendekati Pemilu 2024 isu kepemimpinan perlu mendapatkan perhatian semua pihak. Secara khusus LBM PWNU DKI Jakarta mengadakan diskusi ini melihat bagaimana pandangan agama mengenai kriteria pemimpin agar masyarakat memiliki pedoman dalam memilih pemimpin yang ideal untuk negeri ini," ujarnya.
Kiyai Mukti menambahkan, maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat) yang menjadi bahasan dalam diskusi Bahtsul Masail ini dijadikan sebagai standar dan nilai umum dari agama untuk menilai siapa di antara seluruh calon pemimpin yang mengemuka sejauh ini yang paling layak memimpin negeri ini dengan rekam jejak yang baik.
"Kita tahu maqashid syariah terdiri dari sejumlah hak dasar yaitu: hifzhud din (menjaga hak kebebasan beragama), hifzhun nafs (menjaga hak hidup), hifzhul 'aql (menjaga hak berpikir dan berpendapat), hifzhul 'rdh (menjaga kehormatan manusia), hifzhun nasl (menjaga keturunan dan ketahanan keluarga), dan hifzhul mal (menjaga harta dan pemenuhan ekonomi). Enam hak dasar ini bisa menjadi standar dan acuan bagi masyarakat untuk memilih sosok pemimpin yang dianggap paling mampu memenuhi hak-hak tersebut," lanjutnya.
K.H. Asnawi Ridwan, Pengasuh Pondok Pesanten Fashihuddin Depok, yang hadir sebagai perumus mengatakan bahwa politik dan kepemimpinan merupakan masalah zhanniy (hipotetis) dan ijtihadi, bukan merupakan salah satu rukun agama yang qath'iy (tetap-pasti). Karena itu, kriteria pemimpin yang akan dipilih bisa didiskusikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi.
"Secara mendasar Islam tidak melihat pemimpin dari sisi agama dan jenis kelaminnya semata. Selama dia punya kapasitas dan mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat, mampu menegakkan supremasi hukum, karena negara ini adalah negara hukum, maka dia layak menjadi pemimpin," tegasnya.
Di akhir acara, seluruh peserta Bahtsul Masail secara bersama-sama membacakan Resolusi Jihad Kebangsaan Memilih Pemimpin Negeri yang merupakan kesimpulan dari diskusi. Sebagai berikut:
RESOLUSI JIHAD KEBANGSAAN MEMILIH PEMIMPIN NEGERI
LBM PWNU DKI JAKARTA
Bismillahirrahmanirrahim
