Oleh karena itu, penggunaan istilah "Ayatullah" dalam konteks tulisan ini bukanlah sebuah konsep teologis dari mazhab tertentu, melainkan sebuah metafora sosiologis. "Ayatullah" secara harfiah berarti Tanda-Tanda Keagungan Allah. Dalam kacamata ilmu sosial, ia melambangkan pencapaian puncak legitimasi seorang ulama: sosok yang kata dan perbuatannya menjadi cermin kebenaran, integritas, dan keteladanan yang diakui secara mutlak oleh akar rumput tanpa perlu polesan pencitraan apalagi politik uang.
Sebab itu, proses pemilihan Rais Aam melalui mekanisme Ahlul Halli wal 'Aqdi (AHWA) dalam Muktamar PBNU tidak boleh terdegradasi menjadi sekadar stempel kompromi politik antar-faksi playmaker. Figur yang dipanggil untuk menduduki kursi Rais Aam harus memenuhi lima pilar legitimasi yang paripurna. Pertama, legitimasi keilmuan (epistemic), yaitu kedalaman penguasaan kitab turats yang didudukkan secara kontekstual melalui maqāṣid al-syarī'ah untuk merespons persoalan zaman yang kian kompleks. Kedua, legitimasi moral (moral), yakni kebersihan dari transaksi politik praktis, konsistensi yang utuh antara ucapan dan tindakan, serta keteladanan hidup yang bersahaja.
Pilar ketiga adalah legitimasi sosial (social), yaitu kemampuan menjadi point of convergence (titik temu) bagi beragam spektrum pesantren serta penjaga kohesi warga nahdliyin di seluruh pelosok. Keempat, legitimasi spiritual (spiritual), yang lahir dari kedalaman ibadah, kejernihan batin, sanad ruhani yang bersambung, dan keikhlasan pengabdian yang memancarkan ketenangan (sakinah). Dan kelima, legitimasi historis (historical), berupa rekam jejak panjang yang teruji dalam merawat marwah jam'iyah dan melayani umat sepanjang hayat tanpa pernah cacat integritas.
Uniknya, dalam tradisi panjang Nahdlatul Ulama, para kiai sepuh di barisan Syuriyah kerap membiarkan dinamika para playmaker politik di tingkat Tanfiziyah tetap menyala. Para kiai memahami bahwa organisasi sebesar NU membutuhkan kelincahan, jaringan logistik, dan kecerdakan taktis anak-anak muda ini untuk membesarkan institusi. Namun pada saat yang sama, para kiai sepuh memanfaatkan rivalitas di antara para playmaker ini agar tidak ada satu faksi pun yang menjadi terlalu dominan hingga mampu menggoyahkan Otoritas Moral ulama.
Namun, keseimbangan organik ini hanya akan bertahan jika posisi Rais Aam tetap dijaga kesuciannya dari penetrasi modal dan kepentingan politik praktis. Organisasi besar tidak pernah bertahan hanya karena kehebatan ketokohan fisik seseorang atau besarnya dana kelolaan birokrasi. Organisasi bertahan karena berhasil mewariskan nilai-nilai luhur menjadi budaya yang dihidupi bersama.
Biarlah para playmaker—baik Nusron Wahid, Gus Ipul, maupun Cak Imin—bertarung di panggung Tanfiziyah dengan segenap kelihaian, jaringan, dan strategi mereka. Itu adalah bagian dari dinamika kedewasaan organisasi eksekutif. Namun untuk posisi Rais Aam, forum Muktamar PBNU harus menyaringnya dengan keheningan batin yang paling dalam, membebaskannya dari bayang-bayang rupiah, dan menyerahkannya kepada sosok kiai yang telah selesai dengan urusan duniawi.
Sebab, ketika NU berhasil mendudukkan seorang Rais Aam yang memadukan kelima dimensi legitimasi moral tersebut, NU tidak sekadar mendapatkan pucuk pimpinan baru. NU sedang memanggil kembali sosok 'Ayatullah'—sebuah simbol keparipurnaan wibawa ulama yang lahir dari ilmu, akhlak, dan pengabdian sepanjang hayat sebagai penjaga kompas peradaban bangsa