Mush'ab Muqoddas, Lc
Staf Fungsi Politik KBRI Cairo Mesir 2012 - 2018
Indonesia sebagai negara kepulauan terluas dan terpanjang di dunia, diapit oleh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang merupakan jalur terpenting dalam rantai pasokan global dari Asia Barat ke Asia Timur, serta dengan kekayaan alam khususnya mineral dan kesuburan tanah termasuk sumber air minum yang luar biasa, terntunya selalu dilirik oleh negara-negara adikuasa agar berkiblat kepada salah satu dari mereka.
Salah melangkah dapat memberikan dampak buruk bagi Indonesia karena mendayung di antara banyak karang yang selalu mengincarnya. Mempengaruhi politik Indonesia, sama halnya dengan menguasai jalur penting perdagangan dunia.
Para founding-fathers memahami betul posisi strategis Indonesia, sehingga Bung Karno mendeklarasikan semangat Trisakti, berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya. Tujuan dari Trisakti ini tidak lain agar Bangsa Indonesia dapat memanfaatkan asset geostrategisnya secara mandiri, tanpa terpengaruh oleh pihak-pihak luar, negara manapun itu.
Tetapi, Bangsa Indonesia memiliki amanat perjuangan yang sangat besar dalam menciptakan perdamaian abadi bagi dunia internasional yang berdasarkan kemerdekaan, kemanusiaan dan keadilan sosial. Hanya saja, dalam perjalanannya Pemerintah Indonesia harus menghadapi realita bahwa rakyat memerlukan pembangunan, dan proses pembangunan itu, tidak dapat dikerjakan sendiri, akan tetapi harus bekerjasama dengan pihak-pihak luar.
Akibatnya, kita merasakan berbagai tekanan jika kerjasama tersebut mempengaruhi politik luar negeri bahkan politik luar negeri, termasuk dalam kasus serangan ke Timor Timur di dekade 1970-an yang dipaksakan. Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono menceritakan bahwa letting-nya di Akademi Militer 1973 adalah penyumbang perwira yang paling banyak gugur di medan pertempuran di Bumi Lorosae.
Begitu juga pada saat ini, posisi Indonesia sebagai negara dengan Umat Islam terbesar di dunia, sangat strategis dalam menentukan arah Umat Islam, dalam dinamika dunia internasional yang semakin multipolar. Maka dari itu, kebijakan luar negeri sebagai bentuk kedaulatan politik dan kerjasama internasional yang mendukung kemandirian dalam pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, perlu kiranya mulai untuk dipisahkan.
Contoh Kementerian Kerjasama Internasional Beberapa Negara
Kebijakan politik luar negeri Uni Emirates Arab (UEA) tetap dikomandoi oleh Menteri Luar Negeri Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, adapun kerjasama internasional dipisahkan dan didelegasikan kepada Menteri Negara Urusan Kerjasama Luar Negeri Reem Al Hashimy yang berhasil menggelar Expo 2020 Dubai. Menlu UEA Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan yang juga merupakan wakil perdana menteri bergerak menyatakan posisi dan kebijakan luar negeri UEA termasuk merespon isu-isu global.
Sementara Menteri Negara Urusan Kerjasama Internasional Reem Al Hashimy bertugas menjalin kerjasama dan kemitraan yang menguntungkan UEA termasuk dalam bidang investasi serta menyalurkan bantuan pembangunan, bantuan kemanusiaan, bantuan pendidikan dan bantuan filantropi lainnya, sehingga posisi dan daya tawar politik luar negeri UEA sangat berbobot dan memiliki daya tekan yang cukup kuat.
Adapun Kementerian Kerjasama Internasional Mesir memiliki program kerja yang cukup berat khususnya dalam diplomasi ekonomi. Berbeda dengan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdul Athi yang mengkomandoi langkah dan kebijakan luar negeri serta strategsi hubungan luar negeri, Menteri Kerjasama Luar Negeri Mesir Rania Al Mashat bertugas memobilisasi dana dari luar negeri dan kerjasama pembangunan ekonomi bagi Mesir termasuk manajemen hutang luar negeri.