SENAYANPOST - Duta Besar Iran untuk Pakistan, Reza Amiri Moghadam, menuding Amerika Serikat telah melanggar Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Islamabad dengan menafsirkan isi kesepakatan secara sepihak hingga memicu konflik baru.
Dalam pernyataannya, Moghadam menjelaskan bahwa setelah beberapa bulan proses mediasi yang dilakukan Pakistan, Iran dan Amerika Serikat berhasil menyepakati Nota Kesepahaman Islamabad yang berisi 14 poin.
Kedua pihak juga sepakat untuk melanjutkan perundingan dalam waktu enam bulan.
Namun, menurutnya, situasi berubah ketika Amerika Serikat menafsirkan isi MoU di luar ketentuan yang telah disepakati.
Baca Juga: Iran: Rahbar Mojtaba dan Tauhid Liberasi Babak Baru
"Setelah beberapa bulan mediasi oleh Pakistan, Nota Kesepahaman yang terdiri dari 14 poin berhasil dicapai dan disepakati bahwa pembicaraan akan dilanjutkan dalam enam bulan," ujar Moghadam pada 18 Juli 2026, dikutip SenayanPost.com dari akun X @IranAmbPak.
Ia menuduh Washington menggunakan interpretasi tersebut untuk memperoleh kendali atas sebagian wilayah Selat Hormuz, sesuatu yang menurutnya gagal dicapai melalui jalur militer.
"Namun, Amerika Serikat menafsirkan MoU bertentangan dengan ketentuannya dan memperoleh kendali atas sebagian Selat Hormuz untuk mendapatkan apa yang tidak bisa mereka capai di medan perang," katanya.
Moghadam menegaskan bahwa Iran tidak mungkin menerima penafsiran sepihak yang dinilai secara terang-terangan melanggar isi kesepakatan tersebut.
Baca Juga: Timur Tengah Memanas, Amerika Serikat dan Iran Saling Lancarkan Serangan
"Sudah jelas bahwa pihak Iran tidak akan menerima interpretasi sewenang-wenang yang secara nyata melanggar Nota Kesepahaman itu," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menuduh Amerika Serikat telah memulai perang yang bertentangan dengan ketentuan MoU maupun prinsip-prinsip hukum internasional, dengan menyerang infrastruktur di Iran.
"Sekarang Amerika Serikat telah memulai perang yang bertentangan dengan ketentuan MoU dan prinsip-prinsip internasional dengan menghancurkan berbagai infrastruktur," kata Moghadam.