SENAYANPOST – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang terbuka, responsif, dan menjunjung kepastian hukum bagi para investor, khususnya dari Jepang.
Dalam pertemuan dengan para pengusaha Jepang pada acara Business Forum Indonesia–Jepang di Tokyo, Jepang, Senin (30/3/26), Presiden Prabowo secara tegas mempersilakan pengusaha Jepang untuk langsung melaporkan berbagai kendala yang dihadapi selama berinvestasi di Indonesia kepada dirinya.
“Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat langsung mengeluh kepada saya. Anda bisa langsung mengadu kepada saya, melalui duta besar Anda, melalui perwakilan Anda, melalui MITI atau JETRO atau apa pun, Keidanren. Saya bersedia menerima pengaduan,” tegas Prabowo.
Presiden menekankan bahwa dirinya mengadopsi pendekatan kepemimpinan yang proaktif dan terjun langsung dalam menyelesaikan persoalan di lapangan.
Baca Juga: Presiden Prabowo Kenalkan Danantara sebagai Jaminan Keamanan Investasi di Forum Bisnis Tokyo
Ia bahkan menyebut peran presiden modern layaknya CEO negara yang harus mampu merespons persoalan secara cepat dan tepat.
“Seorang presiden modern, pada dasarnya, adalah CEO negara ini. Ia harus mampu mengetahui masalah dengan sangat cepat dan menyelesaikannya dengan sangat cepat,” ujarnya.
Untuk memperkuat respons tersebut, pemerintah telah membentuk satuan tugas khusus yang bertugas menghilangkan hambatan investasi atau de-bottlenecking task force.
Satgas ini difungsikan untuk menangani berbagai persoalan, seperti keterlambatan administrasi hingga praktik yang merugikan investor.
Baca Juga: Di Hadapan Pengusaha Jepang, Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Reformasi Tata Kelola dan Ekonomi
“Perusahaan mana pun di Indonesia, baik asing maupun domestik, yang merasa menghadapi keterlambatan, hambatan administratif, dan sebagainya, atau mengalami eksploitasi maupun perlakuan tidak semestinya, dapat langsung menghubungi satuan tugas penghilang hambatan ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan deregulasi dan menyederhanakan berbagai aturan yang dinilai menghambat investasi.
Langkah tersebut dilakukan seiring dengan upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat.
“Kami berupaya melakukan deregulasi, menyingkirkan peraturan yang terkadang tidak rasional. Ini bukan hal mudah, tetapi kami bertekad untuk menyederhanakan proses,” kata Prabowo.