SENAYANPOST – Keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) dinilai sebagai langkah strategis yang tetap menjunjung prinsip politik luar negeri bebas aktif. Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menegaskan bahwa keterlibatan ini merupakan instrumen penting untuk menghentikan kekerasan di Palestina.
Dalam webinar yang digelar Aqsa Working Group (AWG), Teguh menjelaskan bahwa BoP, yang dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB 2803, memiliki target jangka pendek untuk menciptakan stabilitas di Gaza.
“BoP diharapkan dapat mencapai fase pertama, yakni negative peace atau the absence of violence, di mana tidak ada lagi kekerasan di Gaza,” ujar Teguh Santosa pada Minggu malam (1/2/26).
Fase ini mencakup gencatan senjata, penarikan pasukan Israel (IDF), hingga pertukaran sandera. Teguh menambahkan bahwa keterlibatan Indonesia di BoP tidak sendirian, melainkan bersama 13 pemimpin negara Muslim lainnya yang memiliki visi serupa dalam menjaga kedaulatan Palestina. Langkah ini juga dinilai sebagai kelanjutan dari komitmen sejarah Indonesia sejak era Dasasila Bandung hingga bantuan operasional Kedutaan Palestina di masa Presiden Soeharto.
Baca Juga: Hindari Perang Besar, AS Pilih Tunda Serangan Militer ke Iran
Namun, Teguh menggarisbawahi bahwa dukungan Indonesia terhadap organisasi internasional ini tetap memiliki batasan tegas. Hal ini merespons pernyataan tidak resmi Presiden Prabowo yang siap mengevaluasi posisi Indonesia jika BoP melenceng dari tujuan kemanusiaan.
“Hal itu memang sudah seharusnya dan memperlihatkan Indonesia tidak memberi cek kosong untuk digunakan negara mana pun,” tegas Teguh yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).
Dengan posisi ini, Indonesia menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam diplomasi global bukan sekadar formalitas, melainkan alat kendali untuk memastikan perdamaian yang adil dan permanen bagi rakyat Palestina. *