SENAYANPOST - Presiden Donald Trump mengatakan bahwa Israel penjajah siap menyerahkan Jalur Gaza ke Amerika Serikat (AS).
Pernyataan tersebut disampaikan Donald Trump usai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan lawatannya ke negeri Paman Sam.
Pertemuan antara Donald Trump dan Netanyahu ini menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyakarat internasional.
Sebelumnya, presiden baru AS itu mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait pemindahan paksa rakyat Palestina di Jalur Gaza ke luar negeri seperti Mesir dan Yordania.
Baca Juga: Donald Trump Sebut AS Ingin Kuasai Gaza, Warga Palestina Tak Punya Opsi Selain Angkat Kaki
"Jalur Gaza akan diserahkan ke AS oleh Israel setelah pertempuran berakhir," kata Donald Trump pada 6 Februari 2025, dikutip SenayanPost.com dari The Cradle.
Lebih lanjut, Trump juga memastikan warga Gaza tinggal di tempat yang lebih aman dan nyaman.
"Warga Palestina akan dimukimkan kembali di komunitas yang jauh lebih aman dan lebih indah, dengan rumah-rumah baru dan modern, di wilayah tersebut. Mereka benar-benar akan memiliki kesempatan untuk bahagia, aman, dan bebas," tambahnya.
Trump melanjutkan dengan mengatakan bahwa AS akan bekerja sama dengan tim pembangunan yang hebat dari seluruh dunia.
Awal minggu ini, Trump menjadi berita utama dan menuai kecaman luas secara regional dan internasional atas pernyataannya bahwa AS akan 'mengambil alih' dan membangun 'kepemilikan' atas Jalur Gaza.
Presiden AS telah bersikeras pada gagasan untuk mengusir penduduk Gaza ke negara-negara tetangga, yaitu Yordania dan Mesir, yang keduanya telah dengan tegas menolak pemindahan massal warga Palestina dan telah menolak seruan presiden AS.
Trump mengklaim usulannya bertujuan untuk menempatkan warga Palestina di luar bahaya agar dapat membangun kembali jalur tersebut dengan aman dan menangani sejumlah besar persenjataan yang belum meledak.
Namun, rencana tersebut mendapat reaksi keras internasional dan regional serta pertentangan dari pejabat dan tokoh politik AS, yang mengatakan bahwa gagasan tersebut tidak layak dan berisiko membahayakan perjanjian gencatan senjata dan nyawa tentara AS (jika pasukan dikerahkan ke Gaza).