SENAYANPOST - Perdana Menteri Otoritas Palestina, Mohammad Shtayyeh belum lama ini mengundurkan diri dari kabinet di tengah gempuran penjajah Israel ke Gaza dan Tepi Barat.
Mohammad Shtayyeh mengatakan bahwa ia sudah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas.
Lebih lanjut, Perdana Menteri menyerahkan surat pengunduran diri tersebut pada 20 Februari 2024.
"Saya menyampaikan pengunduran diri pemerintah kepada Presiden Mahmoud Abbas pada 20 Februari 2024 dan hari ini saya menyampaikannya secara tertulis," kata Mohammad Shtayyeh pada 26 Februari 2024, dikutip SenayanPost.com dari WAFA News Agency.
Shtayyeh mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan situasi politik, keamanan, dan ekonomi yang ada di Palestina.
Baca Juga: 4 Poin Penting Pernyataan Indonesia di ICJ, Menlu Retno: Palestina Berhak Tentukan Nasibnya Sendiri
Juga terkait dengan agresi terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza yang skalanya belum pernah terjadi sebelumnya.
Kemudian eskalasi di Tepi Barat termasuk Kota Yerusalem.
"Hal ini terjadi mengingat apa yang dihadapi rakyat Palestina, perjuangan Palestina, dan sistem politik kita dari serangan yang ganas dan belum pernah terjadi sebelumnya, genosida, upaya pemindahan paksa, kelaparan di Gaza, intensifikasi kolonialisme, terorisme penjajah, dan invasi berulang-ulang ke wilayah Palestina," ungkapnya.
"Pendudukan kembali kamp-kamp, desa-desa, dan kota-kota di Yerusalem dan Tepi Barat; pembatasan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, upaya untuk melikuidasi Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi, penolakan terhadap semua perjanjian yang ditandatangani, aneksasi bertahap atas tanah Palestina, dan upaya untuk menjadikan Otoritas Nasional Palestina sebagai otoritas administratif keamanan tanpa konten politik," bebernya.
Meskipun demikian, Shtayyeh menegaskan bahwa Otoritas Palestina akan tetap melawan penjajah Israel.
"Kami akan tetap berkonfrontasi dengan pendudukan, dan Otoritas Palestina akan terus berjuang untuk mendirikan negara di tanah Palestina," ujarnya.
Ia juga mengaku membawa pemerintahan ini di tengah situasi yang sulit.