AS Bakal Bangun Pelabuhan Sementara di Gaza Salurkan Bantuan Kemanusiaan, Kelompok Perlawanan Palestina Justru Bilang Begini

SENAYANPOST - Amerika Serikat (AS) baru-baru ini memberangkatkan kapal militer untuk membangun pelabuhan sementara di Jalur Gaza, Palestina.

Dalam sebuah laporan, AS bukan hanya membangun pelabuhan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan saja bagi warga Gaza setelah truk-truk bantuan ditembaki dan diblokade warga Zionis Israel.

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa AS berencana untuk melakukan migrasi sukarela secara massal kepada warga di Jalur Gaza.

Tidak sedikit yang meragukan tindakan AS karena hingga hari ke-157 genosida masih terus teguh mendukung penjajah Israel.

Hisham Khreisat, pakar militer dan urusan strategis Yordania, berpendapat bahwa motivasi pembangunan pelabuhan tersebut adalah untuk memfasilitasi deportasi penduduk Gaza dengan kapal.

Baca Juga: Presiden AS Joe Biden Bakal Stop Pasok Senjata ke Israel, Jika Netanyahu Lakukan Hal Fatal Ini

Khreisat mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa 'pelabuhan terapung di lepas pantai Gaza adalah topeng kemanusiaan yang menyembunyikan migrasi sukarela ke Eropa'.

"Pelabuhan taktis militer ini akan mendapat persetujuan Israel karena Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mencari ide ini sejak awal perang, yang bertujuan untuk mengungsi secara sukarela warga Gaza dan (melarikan diri) ke Eropa," kata Hisham Khreisat pada 11 Maret 2024, dikutip SenayanPost.com dari The Cradle.

Gedung Putih mengklaim ingin membangun pelabuhan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza karena ratusan ribu warga Palestina berisiko kelaparan akibat blokade Israel.

Namun BBC mencatat bahwa pembangunan pelabuhan akan memakan waktu setidaknya 60 hari dan lembaga amal mengatakan mereka yang menderita di Gaza tidak bisa menunggu selama itu.

Jika AS ingin mencegah kelaparan di Gaza, mereka dapat menggunakan pengaruhnya sebagai pemasok senjata utama Israel untuk memaksa Tel Aviv mengizinkan lebih banyak bantuan masuk dengan konvoi truk melalui jalur darat yang ada.

Baca Juga: Didesak Terus AS Negosiasi Gencatan Senjata di Gaza, Abu Ubaidah Sebut Tidak Akan Berkompromi soal Ini

Pada tanggal 13 Oktober, hanya beberapa hari setelah dimulainya perang di Gaza, Kementerian Intelijen Israel mengeluarkan dokumen yang menyerukan pengusiran paksa terhadap 2,3 juta penduduk Jalur Gaza dengan alasan kemanusiaan.

Dokumen yang bocor tersebut merekomendasikan agar kondisi di Gaza menjadi tidak layak huni sehingga penduduknya terpaksa mengungsi ke negara lain, termasuk Sinai di Mesir, Yunani, Spanyol, dan Kanada.