Jaga Pertumbuhan Ekonomi, Menkeu Purbaya Ungkap Belanja Pemerintah Dikebut

Baca Juga: Anggota Koperasi Karawang Optimistis KDKMP Efektif Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Kenaikan ini didorong oleh penyaluran PKH, Kartu Sembako, Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, PIP, KIP Kuliah, program rehabilitasi sosial, hingga penanggulangan bencana.

Subsidi Energi Diperkuat untuk Menjaga Daya Beli

Pemerintah juga memperkuat penyaluran subsidi dan kompensasi guna menjaga daya beli masyarakat di tengah volatilitas harga energi global.

Hingga semester I 2026, realisasi subsidi dan kompensasi mencapai Rp233 triliun atau 52,1 persen dari pagu APBN.

Realisasi tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, peningkatan volume konsumsi BBM, LPG, dan listrik bersubsidi, serta kenaikan pembayaran subsidi pupuk.

Sepanjang semester I 2026, masyarakat menikmati berbagai program subsidi, antara lain penyaluran BBM bersubsidi sebanyak 7,98 juta kiloliter, LPG 3 kilogram sebesar 3,56 juta ton, listrik bersubsidi untuk 43,1 juta pelanggan, pupuk bersubsidi sebanyak 4,5 juta ton, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 2,4 juta debitur.

Baca Juga: Presiden Prabowo: KDKMP Akan Salurkan Kredit Super Mikro dengan Bunga 8 Persen

Penyaluran Transfer ke Daerah Semakin Baik

Selain belanja pemerintah pusat, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga semester I 2026 mencapai Rp357,4 triliun atau 51,6 persen dari pagu APBN.

Dana tersebut dimanfaatkan antara lain untuk mendukung pembayaran gaji bagi 4,3 juta ASN daerah, pembiayaan BOS bagi 42,3 juta siswa, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk 5,8 juta peserta didik PAUD, Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 992 ribu siswa, serta pembayaran tunjangan kepada 616 ribu guru.

Penyaluran TKD pada Juni terutama dilakukan melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, dan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Penyaluran tersebut membaik seiring meningkatnya kinerja pemerintah daerah dalam menyerap anggaran dan merealisasikan target output, perubahan mekanisme penyaluran tunjangan guru dari triwulanan menjadi bulanan, serta adanya relaksasi penyaluran bagi daerah yang terdampak bencana.***