SENAYANPOST - Presiden Prabowo menunjuk Bimo Wijayanto, untuk menjadi Direktur Jenderal Pajak (DJP) yang baru, mengantikan Suryo Utomo.
Bimo datang ke Istana Kepresidenan untuk bertemu dengan Presiden Prabowo pada Selasa, 20 Mei 2025 bersama dengan Letnan Jenderal Djaka Budi Utama, yang akan menggantikan Askolani sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai.
“Saya diberikan mandat nanti sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, akan bergabung dengan Kementerian Keuangan, begitu juga dengan Letjen Djaka,” kata Bimo, kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.
Lebih lanjut Bimo mengungkapkan bahwa, dirinya mendapatkan beberapa arahan dari Presiden Prabowo, namun enggan membagikan rinciannya.
Baca Juga: Kenaikan Opsen Pajak Kendaran Juga Ancam Industri Otomotif, Tak Hanya Masyarakat Umum
Lalu, siapa Bimo Wijayanto yang akan segera menjabat sebagai DJP?
Bimo sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Deputi bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi di Kedeputian bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak Desember 2024.
Ia pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kedeputian Pertambangan dan Investasi, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi pada September 2020 hingga Desember 2024.
Lahir di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 5 Juli 1977, ia menjabat sebagai Komisaris Independen Phapros yang merupakan anak perusahaan milik PT Kimia Farma Tbk sejak 2022.
Baca Juga: Disorot karena Belum Bayar Pajak, Mobil KDM Tiba-tiba Berubah Plat Jawa Barat
Untuk pendidikan, ia merupakan lulusan dari SMA Taruna Nusantara tahun 1995.
Usai menamatkan bangku sekolah, ia melanjutkan pendidikan perkuliahan ke Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan mengambil Akuntansi.
Lulus tahun 2000, ia melanjutkan pendidikan ke jenjang Master of Business Administration (MBA) di University of Queensland, Australia pada 2005.
Ia kemudian melanjutkan pendidikan Postdoctoral Fellowships-Inaugural Hadi Soesastro Prize-Australia Awards di National Center for Social and Economic Modeling (Natsem) and Duce Center for International Development (DCID), Duke University, Amerika Serikat.
Artikel Terkait
Lagi-Lagi Bea Cukai! Ogah Bayar Pajak 26 Juta, Pasangan ini Pilih Robek Tas Hermes di Depan Petugas
Istana Buka Suara soal Hasil Pajak, Dikembalikan ke Masyarakat Lewat Bansos hingga Subsidi Listrik: Jangan Memuaskan Ego Menyebar Kebencian
Sistem Coretax Dibobol Asing, Penerimaan Pajak Menurun
Disorot karena Belum Bayar Pajak, Mobil KDM Tiba-tiba Berubah Plat Jawa Barat
Dampak Opsen Menurut Ahli: Pajak Kendaraan Bisa Naik 48% di Jateng, Lebih Tinggi dari Thailand
Kenaikan Opsen Pajak Kendaran Juga Ancam Industri Otomotif, Tak Hanya Masyarakat Umum