polhukam

Jusuf Kalla Ungkap Modal untuk Jadi Ketua Umum Golkar ketika Menjabat Sebagai Wapres lebih Kecil

Selasa, 8 Agustus 2023 | 23:32 WIB
Jusuf Kalla dan Airlangga (Partai Golkar)

SENAYANPOST - Sebagai mantan Wakil Presiden atau Wapres sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla mengungkapkan tak sedikit dana yang dikucurkan untuk menjadi posisi ketua umum partai.

Hal tersebut diungkapkan Jusuf Kalla dalam acara seminar 'Anak Muda untuk Politik' di Gedung DPR RI, beberapa waktu lalu.

Jusuf Kalla secara singkat menceritakan awal mula terjun ke dunia politik, Jusuf Kalla rela meninggalkan dunia usaha dan menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada zaman Presiden Gus Dur.

"Saya tinggalkan pengusaha apa boleh buat, kalau jadi menteri tidak boleh jadi pengusaha. Pengusaha saya kasih ke adik saya, diteruskan ke anak saya," bilang Jusuf Kalla.

Baca Juga: Cak Imin Datangi Mantan Wapres Jusuf Kalla, Bahas soal Capres dan Cawapres di Pemilu 2024?

Lebih lanjut Jusuf Kalla juga menjelaskan perjalanan karir dirinya mulai dari organisasi, perusahaan hingga politik.

Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar biasanya diisi oleh pimpinan negara. Kemudian Jusuf Kalla membahas soal posisi Ketua Umum Golkar yang pernah dirasakannya, usai terpilih jadi Wakil Presiden atau Wapres menemani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dengan posisi sebagai wakil presiden atau Wapres, Jusuf Kalla mengaku biaya yang digelontorkan menjadi Ketum Golkar saat itu kecil.

Jusuf Kalla juga menyatakan, kondisi itu sangatlah berbeda dengan hari ini. Ia menyebut biaya yang dibutuhkan jika ingin menduduki kursi Ketum Golkar hari ini sangatlah tinggi.

Baca Juga: Partai Golkar Solid Dukung Capres Airlangga Hartarto, Pemilu 2024 Hadirkan 4 Paslon

"Karena Golkar itu suka ketuanya itu pimpinan negara, saya tertinggi waktu itu ongkos hampir kecil sekali. Kalau sekarang Anda mau jadi ketua Golkar jangan harap kalau anda tidak punya modal Rp500-600 miliar," katanya.

Jusuf Kalla menyebut hal itu tak hanya terjadi di Golkar, melainkan hampir pada seluruh partai politik di Indonesia.

"Hampir semua partai begitu terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, kayak NasDem, tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya, itu butuh biaya besar," pungkasnya.***

Tags

Terkini