Oleh Dr. Abdul Aziz, M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah UIN Surakarta
SENAYAN POST - Aneh! Wahabisme di Indonesia tumbuh subur.
Tapi di pusatnya, Arab Saudi, Wahabisme justru sedang digusur.
Siapa penggusurnya? MBS, atau Muhammad bin Salman, putra mahkota KAS (Kerajaan Arab Saudi) yang saat ini mengendalikan kerajaan.
Praktis, MBS adalah pelaksana Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz.
Harap tahu, keputusan raja di Saudi adalah undang-undang negara. Hukumnya bersifat mutlak. Bila raja sudah memutuskan suatu hukum, hukum sebelumnya, meski dibuat oleh musyawarah ulama, tidak berlaku lagi. Hukum yang diputuskan raja adalah superior!
Baca Juga: Billie Eilish Ungkap Dampak Buruk Kecanduan Pornografi Sejak Kecil, Ahli: Racun yang Sempurna
Saat ini MBS tengah mereformasi hukum untuk survivalitas KAS di masa depan. Negeri yang hanya bergantung kepada minyak dan gas ini, akan kolep jika pemakaian mobil listrik sudah menjadi keniscayaan global untuk mencegah kenaikan suhu bumi.
Di tengah kondisi meredupnya ekonomi global dan gencarnya elektrifikasi mesin-mesin penggerak kendaraan dan industri, MBS merespon dengan cara yang luar biasa, yaitu mengusung Saudi Arabia Visi 2030 (SAV 2030).
Dalam SAV 2030, di mana KAS harus merebut hati dunia internasional agar berinvestasi nonmigas di Arab Saudi untuk melepas ketergantungan pada migas, MBS pertama-tama melakukan reformasi pandangan Wahabisme.
MBS menyadari, Wahabisme, di samping tidak mendukung dinamika Saudi masa depan, juga telah menjadi pijakan ajaran-ajaran dan ideologi organisasi Islam radikal seperti Al-Qaedah, ISIS, Boko Haram, Jamaah Islamiyah, Taliban, dan lain-lain.
Organisasi Islam radikal ini tidak hanya merusak kehidupan umat Islam di Saudi, tapi juga umat Islam di seluruh dunia.
Baca Juga: Cuma Main Uno Digaji Rp 296 Juta Perbulan, Mattel: Siapapun Bisa Daftar, Ini Caranya!
Celakanya, KAS terkena imbasnya. Saudi dituduh menjadi sponsor kaum radikal tersebut. Ini karena hampir semua organisasi Islam radikal, basis ideologinya bersumber pada ajaran Wahabi, yang selama ini dijadikan doktrin hukum di KAS.