SENAYANPOST - Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono menghadiri peluncuran buku 'Menata Ulang Reformasi' yang ditulis oleh Jenderal TNI (Purn) Kiki Syahnakri di Gedung LVRI, Selasa (18/8/26).
Peluncuran buku tersebut memunculkan diskusi tajam mengenai implementasi gagasan pembenahan negara.
Jenderal TNI (Purn) A.M. Hendropriyono ikut menyoroti tantangan terbesar bukan pada isi gagasan, melainkan pada kemauan politik untuk mewujudkannya.
Hal itulah yang menjadi pertanyaan utama AM Hendropriyono kepada penulis dan para narasumber yang hadir sebagai pemantik diskusi buku tersebut.
Baca Juga: Sama-sama jadi Korban Gempa NTT, Pemilik Toko Ini Gratiskan Susu hingga Popok Bayi untuk Warga
Dalam pertanyaannya kepada penulis dan para pembahas, Hendropriyono mengapresiasi konsistensi pemikiran Kiki Syahnakri yang menurutnya memiliki benang merah dengan buku-buku sebelumnya. Menurutnya, pemikiran itu lahir dari kegelisahan terhadap arah kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Namun bagi saya, persoalan terpentingnya sekarang bukan lagi hanya apa yang harus ditata ulang, melainkan siapa yang mampu melakukannya, melalui mekanisme apa, dan bagaimana kemauan politik untuk itu dapat dilahirkan,” ujar Hendropriyono.
Oleh karena itu, dirinya pun mengajukan dua pertanyaan kunci. Pertama, terkait proses pengambilan keputusan di partai politik.
Hendropriyono menilai banyak gagasan besar tentang pembenahan negara harus melewati keputusan politik di partai.
Baca Juga: Babak Baru Kasus Daycare Little Aresha: Sidang Perdana 11 Tersangka Dugaan Kekerasan pada Anak
“Apakah para tokoh partai yang hadir di sini mempunyai ruang dan kekuatan untuk membawa gagasan seperti yang dikemukakan Pak Kiki menjadi kemauan politik di dalam partainya masing-masing? Kalau partai politik tidak berhenti pada tujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, tetapi juga menjadi tempat lahirnya negarawan, saya kira pemikiran Pak Kiki tidak akan berhenti sebagai wacana intelektual. Ia dapat bergaung keras dan kemudian menjelma menjadi kebijakan negara,” tegasnya.
Pernyataan keduanya menyinggung perubahan lingkungan strategis global yang berjalan sangat cepat.
Rivalitas kekuatan besar, disrupsi teknologi, perubahan ekonomi, dan pergeseran geopolitik disebutnya menuntut respons berbeda.
“Apakah reformasi masih harus kita koreksi semata-mata melalui mekanisme politik yang sekarang berjalan, atau diperlukan metode, strategi, bahkan terobosan kelembagaan lain yang tentu tetap konstitusional, agar gagasan menata ulang reformasi benar-benar dapat diwujudkan?” tanyanya.