SENAYANPOST - Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno belum lama ini menyatakan bahwa komite nasional yang merupakan struktur dalam Board of Peace for Gaza (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza akan diisi oleh teknokrat-teknokrat dari berkebangsaan Palestina.
Hal ini disampaikan Wamenlu Arif Havas usai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan eks Menteri Luar Negeri, praktisi, dan ahli hubungan internasional di Istana Kepresiden RI pada Rabu, 4 Februari 2026.
Wamenlu mengungkapkan bahwa komite nasional yang dibentuk tersebut adalah badan pelaksana yang akan menjalankan kegiatan-kegiatan dari Dewan Perdamaian Gaza.
Baca Juga: Soal Iuran Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Gaza, Dino Patti Djalal Sorot Respons Anggota DPR
"BoP itu nanti ada badan eksekusinya, ada national committee (komite nasional) yang diisi oleh teknokrat Palestina. Itu kesepakatannya sebenarnya. Jadi akan ada tim khusus dari orang Palestina, yang tidak tergabung dengan afiliasi politik tertentu, dan (badan itu) akan menjadi pelaksana dari kegiatan-kegiatan yang ada di BoP," kata Wamenlu Arif Havas pada 4 Februari 2026, dikutip SenayanPost.com dari Antara.
Lebih lanjut, Arif menerangkan bahwa keikutsertaan Indonesia sebagai anggota BoP juga menjadi kesepakatan bersama Indonesia dengan negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, yang selama beberapa kali rapat membahas masalah Palestina.
Beberapa negara itu berada di kawasan Timur Tengah, tetapi ada juga yang di luar itu, misalnya seperti Turki, Indonesia, Pakistan.
"Ini merupakan kerja bersama ya," ungkapnya.
Baca Juga: Alasan Pemerintah Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza, Kemlu Pastikan soal Ini
Terkait iuran yang telah ditetapkan Amerika Serikat (AS) selaku inisiator BoP yang jumlahnya senilai Rp17 triliun, Arif mengatakan Indonesia masih dalam posisi mengkonsultasikan itu dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya yang tergabung dalam BoP.
Arif menerangkan bahwa masalah pembayaran iuran keanggotaan prosesnya masih panjang.
Oleh karena itu, Arif belum bisa menjawab pertanyaan terkait besaran iuran yang akan dibayarkan Indonesia, mekanisme penggunaan dana, ataupun waktu iuran tersebut akan dibayarkan.
"Bahasannya (mengenai iuran) belum ada. Jadi, yang penting sekarang ini setelah ada kesepakatan, kemudian (dibuat) detailnya, harus dibikin rambu-rambu, dan negara-negara yang setuju, koordinasi, posisi, mekanismenya seperti apa. Itu penting sekali," bebernya.