Haris Rusly Moti Endus 'Kekuatan Senyap' di Balik Aksi Demo 27 Agustus

Amila Y F, Senayan Post

- Rabu, 26 Agustus 2026 | 23:09 WIB

Haris Rusly Moti mengatakan bahwa aksi demo besok yang berlangsung di Jakarta depan DPR diduga ingin mengulang kerusuhan tahun lalu. (Dishub DKI Jakarta)

SENAYANPOST - Aktivis sekaligus pemrakarsa 98 Resolution Network Haris Rusly Moti menduga terdapat kelompok atau kekuatan tertentu yang berupaya mengulang kerusuhan dan penjarahan yang terjadi pada Agustus 2025 melalui aksi demo yang direncanakan pada 27 Agustus 2026.

Haris menilai pemilihan waktu aksi tersebut cukup provokatif. Menurut dia, terdapat kekuatan yang ingin memanfaatkan gerakan massa untuk menciptakan krisis kepercayaan sekaligus mendelegitimasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

"Ada gejala halusinasi politik pada segelintir kekuatan senyap yang melancarkan kampanye kekacauan sosial menumpangi gerakan massa," kata Haris dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, dikutip SenayanPost.com dari Antara.

Ia menduga upaya tersebut dilakukan melalui teknik information laundering atau pencucian informasi, yakni penyebaran dan pengulangan disinformasi secara masif melalui media sosial hingga informasi yang awalnya tidak kredibel seolah-olah menjadi benar dan dapat dipercaya.

Menurut Haris, teknik tersebut dapat digunakan untuk menyebarkan hasutan dan provokasi guna memperkeruh situasi menjelang aksi massa.

"Pencucian informasi telah digunakan sebagai teknik dalam peperangan psikologis. Tujuannya adalah meruntuhkan kepercayaan publik dan kepercayaan pasar kepada pemerintah," ujarnya.

Aksi 27 Agustus Dinilai Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah

Meski demikian, Haris menilai substansi tuntutan aksi pada 27 Agustus 2026, terutama mengenai pemberantasan korupsi dan penyitaan aset hasil korupsi, pada dasarnya sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan Prabowo.

Ia mengatakan Presiden Prabowo bahkan telah mengambil sejumlah langkah yang dinilai melampaui tuntutan gerakan masyarakat, termasuk upaya mencegah kebocoran kekayaan negara serta penyitaan aset yang berkaitan dengan praktik korupsi di sektor pertambangan, kehutanan dan lahan.

"Presiden Prabowo sendiri tidak menutup mata dan telinga terkait aspirasi yang berkembang di masyarakat. Itu dibuktikan dengan menindak tegas pelaku korupsi MBG dan penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri," katanya.

Haris juga menyinggung pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada 14 Agustus 2026 di hadapan wakil rakyat. Menurut dia, pidato tersebut telah memaparkan berbagai capaian pemerintah selama dua tahun masa pemerintahan.