Istana Ungkap akan Ada Pengurangan Anggaran MBG, Mensesneg Prasetyo Hadi Singgung Perbaikan Tata Kelola

SENAYANPOST - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi belum lama ini menyampaikan rencana pemerintah untuk mengurangi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prasetyo mengatakan bahwa pengurangan anggaran MBG tersebut akan dilakukan setelah perhitungan dan pembenahan tata kelola program unggulan pemerintah tersebut.

Sebagaimana diketahui, tata kelola dan transparansi program MBG menjadi sorotan setelah ketiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi tersangka kasus korupsi.

"Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari Program MBG ini, maka kami meminta waktu untuk menghitung dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun Badan Gizi Nasional (BGN). Jadi, dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk Program MBG ini totalnya menjadi berapa," katanya Prasetyo Hadi pada 11 Juni 2026, dikutip SenayanPost.com dari Antara.

Baca Juga: Kepala BGN Ungkap Bakal Setop Distribusi MBG ke Sekolah Elite

Istana mengungkapkan bahwa hal ini akan dilakukan sesegera mungkin setelah BGN mengalami pergantian kepemimpinan.

Saat ini, BGN dikepalai oleh Nanik S Deyang yang dulu menjadi Wakil Kepala menggantikan Dadan Hindayana.

Diketahui, BGN akan melakukan refocusing program. Salah satunya menyasar daerah 3T sebagai penerima manfaat.

"Kalau bicaranya waktu, tentu secepat-cepatnya karena memang kan sebetulnya ada klaster-klaster permasalahan. Jadi, yang sebagian besar kan berjalan sesuai dengan mekanisme dan standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan, jadi itu jalan terus. Nah, ada klaster-klaster yang memang harus kita tata ulang dan benahi, termasuk untuk kita segera prioritaskan juga di daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk bisa secepatnya mendapatkan manfaat dari Program MBG ini," ungkapnya.

Baca Juga: 5 Tuntutan Aksi Demo UI, Mulai dari Hentikan Program MBG hingga Minta Presiden Prabowo Akui Kesalahan

Selain itu, BGN juga akan melakukan asesmen apakah sekolah layak atau prioritas dalam mendapatkan program MBG ini.

"Kemudian akan terjadi apa yang disebut dengan kesepakatan, atau sekolah apakah termasuk layak atau prioritas untuk menerima MBG atau tidak, kan begitu karena memang sejak awal standar operasional prosedurnya seperti itu," kata Prasetyo.

Di lain pihak, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan terdapat pembengkakan sebanyak 6.877 titik SPPG yang menyebabkan kemungkinan pemborosan sebesar Rp12 triliun per tahun.