Analis Intelijen: Menakar Operasi Kontra-Narasi Global terhadap Kedaulatan Ekonomi Prabowo

SENAYANPOST – Pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan DPR RI pada 20 Mei 2026 yang membawa memori kolektif bangsa pada doktrin Vivere Pericoloso (hidup menyerempet bahaya) dinilai sebagai sinyalemen pergeseran paradigma geopolitik Indonesia.

Pemerhati Intelijen dan Keamanan, Surya Fermana, menyatakan hormat setinggi-tingginya atas substansi pidato tersebut, yang dinilainya sebagai upaya memutus sejarah panjang eksploitasi kekayaan Nusantara oleh kekuatan eksternal.

Kebijakan pembentukan BUMN ekspor untuk komoditas strategis seperti sawit dan batu bara adalah langkah berani guna merebut posisi sebagai price setter (penentu harga) di pasar dunia. Jika dieksekusi dengan tepat, kebijakan ini akan mengakselerasi pendapatan negara secara signifikan.

Namun menurutnya, serangan sentimen negatif dari mayoritas media mainstream internasional pasca-pidato tersebut bukanlah hal yang organik, melainkan bentuk dari Information Warfare (perang informasi) dan Influence Operations (operasi pengkondisian opini) yang dilancarkan oleh aktor-aktor global yang terancam kepentingannya.

Baca Juga: Iran Ajukan Proposal Baru ke AS: Tuntut Ganti Rugi hingga Penarikan Pasukan Amerika

"Dalam teori intelijen ekonomi, ketika suatu negara mencoba mengubah status quo perdagangan yang timpang, aktor global yang diuntungkan oleh sistem lama akan melancarkan counter-measures.

Salah satunya melalui infiltrasi narasi untuk mendelegitimasi kebijakan tersebut di mata publik internasional dan domestik," ujar Surya.

Sayangnya, Surya mendeteksi adanya kelemahan dalam aspek counter-intelligence dan mobilisasi opini di dalam negeri. Pidato patriotis Presiden justru direspons dengan 'kesunyian' atau social silence dari basis pendukung di ruang publik dan media sosial.

Kondisi ini dinilai berbahaya karena menciptakan kekosongan narasi (narrative vacuum) yang mudah dieksploitasi oleh kepentingan asing.

Baca Juga: Lima WNI Ditangkap Israel di Laut Mediterania, Pemerintah Indonesia Desak Pembebasan

"Berkaca pada era Soekarno saat deklarasi Dwikora, kepemimpinan nasional ditopang oleh intelligence-driven mass mobilization yang melahirkan gerakan sukarelawan secara gegap gempita.

Saat ini, Presiden Prabowo seperti dibiarkan berjuang sendirian di lini depan pertahanan ekonomi tanpa adanya barisan kontra-propaganda yang solid di ruang siber," tambahnya.

Namun ada catatan khusus mengenai kerentanan internal (internal vulnerabilities). Berdasarkan prinsip Defensive Intelligence, sebuah negara tidak akan bisa memenangkan perang asimetris melawan kekuatan eksternal jika ketahanan domestiknya digerogoti dari dalam.

Hingga saat ini, pasar dan publik masih berada dalam fase wait and see terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMN ekspor baru tersebut.