Komisi I DPR Buka Suara soal Pengiriman Pasukan TNI ke Jalur Gaza: Idealnya di Bawah Mandat Terlegitimasi

SENAYANPOST - Komisi I DPR RI akhirnya buka suara soal rencana pengiriman pasukan TNI ke Jalur Gaza.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan bahwa pengiriman pasukan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung kemerdekaan Palestina dan perlindungan warga sipil di Gaza.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia berencana untuk mengirim setidaknya 8.000 pasukan ke daerah kantong tersebut.

"Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan perlindungan warga sipil di Gaza. Itu adalah amanat konstitusi dan bagian dari politik luar negeri bebas aktif kita," kata Sukamta pada 12 Februari 2026, dikutip SenayanPost.com dari Antara.

Baca Juga: Sebut Piagam Dewan Perdamaian Gaza Banyak Kejanggalan, Dino Patti Djalal Wanti-wanti Pemerintah soal 2 Hal Ini

Sukamta juga menjelaskan bahwa rencana pengiriman pasukan ini harus berorientasi pada misi kemanusiaan, bukan pada operasi tempur.

Lebih jauh, Sukamta juga menekankan bahwa rencana ini harus berada di bawah mandat internasional resmi. Idealnya bisa dikirimkan di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Diketahui, Indonesia juga berpartisipasi dalam pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon.

Selain itu, Sukamta juga mengatakan bahwa pengiriman pasukan tersebut bukan soal pantas atau tidak pantas.

"Jadi bukan soal paling pantas, tetapi soal kesiapan, legitimasi internasional, dan kebermanfaatan nyata bagi rakyat Palestina," lanjutnya.

Baca Juga: Dino Patti Djalal: Prabowo Tak Menutup Opsi Indonesia Keluar dari Dewan Perdamaian Gaza

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan kesiapan TNI AD untuk pengiriman pasukan Board of Peace (BoP) di wilayah konflik, seperti Gaza.

Ia mengatakan penentuan kebutuhan personel akan ditetapkan setelah adanya arahan resmi dari pihak yang mengkoordinasikan misi di Gaza, kemudian diteruskan kepada Markas Besar TNI dan Mabes Angkatan Darat. 

"Bisa satu brigade, 5.000 sampai 8.000 (personel) mungkin. Tapi masih bernego semua, belum pasti. Jadi, belum ada kepastian angka sampai sekarang," ujar Maruli Simanjuntak pada 9 Februari 2026.***